Infografis
Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani meyakini keputusan lembaga pemeringkat Fitch Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia mencerminkan kepercayaan terhadap kebijakan Indonesia.
Dari hasil asesmen pada awal Februari lalu, kredit Indonesia bertahan pada peringkat ‘BBB’ dengan outlook stabil.
“Afirmasi peringkat oleh Fitch ini menjadi bukti konkret bahwa kebijakan di Indonesia terus terjaga dengan baik,” kata Sri Mulyani dikutip Antara, Rabu (12/3/2025).
Stabilitas ekonomi dan terjaganya rasio utang pemerintah disebut menjadi poin kekuatan Indonesia pada asesmen tersebut.
Meski defisit fiskal diproyeksikan sedikit melebar ke 2,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun ini (defisit APBN 2024 sebesar 2,29 persen), namun komitmen pemerintah untuk meningkatkan mobilisasi pendapatan sekaligus melaksanakan efisiensi pengeluaran mendapatkan atensi Fitch.
Komitmen itu ditargetkan dapat menurunkan rasio utang pemerintah secara moderat menjadi 39,1 persen dari PDB pada tahun 2028. Adapun catatan saat ini, posisi utang Indonesia berada pada level 39,6 persen dari PDB per Januari 2025 atau dengan posisi utang mencapai Rp8.909,14 triliun.
Fitch juga menilai prospek pertumbuhan Indonesia dalam jangka menengah masih tinggi, didukung oleh stabilitas ekonomi dan permintaan domestik yang masih baik.
PDB riil Indonesia pada tahun ini diproyeksikan tumbuh 5 persen dengan dukungan utama dari konsumsi domestik, termasuk belanja pemerintah untuk bantuan sosial dan infrastruktur, pertumbuhan investasi swasta, dan hilirisasi berkelanjutan.
Namun, Fitch mencatat Indonesia akan menghadapi tantangan pertumbuhan pada 2026 sebagai akibat dinamika eksternal, seperti penurunan permintaan impor dari China dan kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan Amerika Serikat (AS).
Baca Juga: BRI Barabai Gandeng Kejaksaan, Ungkap Strategi Jitu Atasi Kredit Macet
Lembaga pemeringkat itu juga menyoroti pembentukan dana kekayaan negara (sovereign wealth fund/SWF) Danantara. Meski Danantara memiliki tujuan baik untuk pembangunan berkelanjutan dan peningkatan investasi strategis, Fitch berpendapat Pemerintah Indonesia perlu mencermati potensi risiko kewajiban kontijensi yang mungkin timbul.
