Infografis
Suara.com - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri terkena dampratan dari sejumlah anggota Komisi VI DPR, ketika menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) di Komplek Parlemen Senayan, Selasa (11/3/2025).
Hal ini imbas dari dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang mendera Pertamina.
Meski dalam RDP tersebut tidak membahas detil, tetapi Simon tetap dicecar oleh para anggota Komisi VI untuk dimintai konfirmasi soal kasus korupsi tersebut.
Misalnya, Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-P Mufti Anam merasa kecewa, Dirut Pertamina tidak membahas kasus korupsi yang tengah hangat saat ini.
Pasalnya, para anggota Komisi VI telah menunggu kesempatan untuk bertemu Bos Pertamina untuk mendengarkan langsung soal kasus korupsi ini.
"Jujur saja, Pak, kami sedikit kecewa, kami tunggu-tunggu dari tadi paparan soal ter-update Pertamax oplosan, tapi tidak ada sebait kata pun yang menjelaskan di kesempatan ini. Padahal kami menunggu-nunggu rapat ini dari berminggu-minggu yang lalu, sampai kami coba ingatkan di grup Komisi VI dan sebagainya," ujarnya.
Mufti menilai, kekinian masyarakat masih geram terhadap kelakuan dari Pertamina saat ini. Apalagi, masyarakat juga merasa dibohongi oleh Pertamina, terlebih telah menjadi pelanggan bertahun-tahun.
"Pak, di tengah bulan suci Ramadhan, hari ini seluruh rakyat marah, Pak. Marah besar. Bahkan kami punya saudara, setiap hari setiap ketemu kami selalu mengungkapkan kemarahannya. Mereka kecewa begitu mendalam terhadap Pertamina karena mereka merasa tertipu bertahun-tahun selama ini," ucap dia.
Mufti menambahkan, sebanarnya para anggota Komisi VI telah mengingatkan Pertamina akan kualitas BBM yang dijual ke masyarakat.
Baca Juga: Pertamina Terus Dilanda Masalah, Kini Ada Peristiwa Pertamax Tercampur Air di Solo
lantas mengenang masa-masa pada Desember 2024 lalu, di mana DPR sudah mempertanyakan kualitas BBM Pertamina. Dia mengatakan, apa yang DPR khawatirkan saat itu ternyata menjadi bom waktu yang saat ini meledak.
"Maka harapan kami, korupsi yang sudah ditangani Kejaksaan, yaitu Pertamax oplosan, yang katanya sudah merugikan negara lebih dari Rp 1.000 triliun ini, dan juga bahkan kemarin yang ter-update ditemukan juga kontrak oplosan antara Pertamina dengan pihak swasta, yang sudah berjalan sejak 2017, maka saya berharap ada penjelasan sejelas-jelasnya di akhir sesi," beber dia.
Minta Maaf
Sebelumnya, Simon Aloysius Mantiri akhir keluar ke publik, setelah huru-hara hebohnya BBM Oplosan. BBM oplosan ini heboh, setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) mengumumkan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang mendera anak usaha Pertamina, PT Pertamina Patra Niaga.
Dalam konferensi pers di Graha Pertamina, Senin (3/3/2025), Simon menyebut kasus korupsi tersebut ikut memukul manajemen, serta menjadi ujian besar bagi perusahaan minyak milik negara itu.
"Pada kesempatan ini, saya, Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini," ujarnya.
Dalam hal ini, Simon mengaku siap bekerja sama dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk penindakan selanjutnya dalam kasus korupsi tersebut.
"Dan tentunya akan terus membantu bila dibutuhkan data-data atau belum dibutuhkan keterangan tambahan agar supaya proses ini dapat diproses dan berjalan sesuai dengan ketentuan," ucap dia.
