Infografis
Suara.com - Dana Moneter Internasional (IMF) berencana membatasi pembelian Bitcoin oleh pemerintah El Salvador sebagai bagian dari kesepakatan pendanaan senilai $1,4 miliar yang diperpanjang dengan negara tersebut. Langkah ini diambil untuk mengurangi risiko yang terkait dengan adopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran resmi di negara tersebut.
Pada 3 Maret, IMF mengajukan permintaan baru untuk perpanjangan kesepakatan pendanaan dengan El Salvador. Dokumen yang diajukan mencakup pembaruan pernyataan staf IMF dan pernyataan dari direktur eksekutif IMF untuk El Salvador. Salah satu syarat yang diajukan adalah larangan bagi sektor publik El Salvador untuk secara sukarela mengakumulasi Bitcoin.
Selain itu, IMF juga meminta pembatasan penerbitan instrumen utang atau token oleh sektor publik yang terkait dengan Bitcoin. Ini termasuk instrumen yang diindeks atau dinilai dalam Bitcoin dan dapat menimbulkan kewajiban bagi sektor publik.
Dalam pernyataan tertanggal 26 Februari, Méndez Bertolo, Direktur Eksekutif IMF untuk El Salvador, menekankan bahwa program pendanaan ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola, transparansi, dan ketahanan ekonomi El Salvador.
“Sementara itu, risiko terkait Bitcoin sedang diatasi,” kata Bertolo. Dia menambahkan bahwa pemerintah El Salvador telah mengamendemen Undang-Undang Bitcoin untuk memperjelas status hukum Bitcoin dan menghapus fitur-fitur yang menjadikannya sebagai alat pembayaran yang sah.
“Penerimaan Bitcoin akan bersifat sukarela, pembayaran pajak akan dilakukan dalam dolar AS, dan peran sektor publik dalam proyek Bitcoin akan dibatasi,” jelasnya.
Bertolo juga menyebutkan bahwa program IMF ini diharapkan dapat menarik dukungan finansial tambahan dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Inter-Amerika, dan bank pembangunan regional lainnya.
Menurut pernyataan IMF, kesepakatan ini bertujuan untuk mengatasi potensi risiko dari proyek Bitcoin El Salvador, sesuai dengan kebijakan dan saran IMF.
“Ke depan, komitmen program akan membatasi keterlibatan pemerintah dalam aktivitas ekonomi terkait Bitcoin, termasuk transaksi dan pembelian Bitcoin oleh pemerintah,” bunyi pernyataan tersebut.
Baca Juga: Tuai Kontroversi, Trump Kirim Kriminal ke Penjara 'Neraka di Bumi'
IMF juga menyatakan bahwa El Salvador akan meningkatkan regulasi dan pengawasan aset digital sesuai dengan praktik terbaik internasional yang terus berkembang.
Ini merupakan langkah terbaru dari upaya IMF untuk membatasi adopsi Bitcoin oleh El Salvador. Negara tersebut awalnya menyetujui kesepakatan pendanaan $1,4 miliar pada Desember 2024 dengan syarat mengurangi inisiatif terkait Bitcoin.
Namun, Presiden El Salvador Nayib Bukele tetap melanjutkan pembelian Bitcoin. Pada 3 Maret, Bukele mengumumkan pembelian Bitcoin baru, yang meningkatkan total kepemilikan negara tersebut menjadi 6.100 BTC.
Meskipun IMF terus mendorong pembatasan, Bukele tetap bersikukuh dengan kebijakannya. Samson Mow, CEO Jan3 dan pendukung adopsi Bitcoin oleh negara, sebelumnya menyoroti bahasa yang ambigu dari IMF mengenai apakah mereka akan mengizinkan El Salvador terus mengakumulasi Bitcoin.
Hingga berita ini ditulis, IMF belum memberikan tanggapan lebih lanjut terkait kesepakatan terbaru dengan El Salvador.
Apa Artinya Bagi El Salvador?
Kebijakan IMF ini menimbulkan tantangan bagi El Salvador, yang menjadi negara pertama di dunia yang mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran resmi pada September 2021. Di satu sisi, pemerintah El Salvador berkomitmen untuk mempertahankan inovasi finansial ini. Di sisi lain, tekanan dari IMF dan lembaga keuangan global mengharuskan negara tersebut menyeimbangkan antara ambisi dan stabilitas ekonomi.
Dengan pendanaan IMF yang diperpanjang, El Salvador diharapkan dapat memperkuat fondasi ekonominya sambil tetap menjaga inovasi di sektor keuangan digital. Namun, bagaimana kebijakan ini akan berdampak pada masa depan Bitcoin di negara tersebut masih menjadi pertanyaan besar.
