Infografis
Suara.com - Deputi Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Agustina Arumsari belakangan disorot karena ternyata merangkap jabatan sebagai Komisaris di PT Pertamina Patra Niaga. Di tengah kasus korupsi Pertamina Patra Niaga, rangkap jabatan ini disorot karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Terlebih, BPKP memiliki peran dalam mengaudit dan mengawasi keuangan negara, termasuk BUMN seperti Pertamina.
Pertanyaan penting muncul terkait posisi Agustina Arumsari, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sekaligus Komisaris PT Pertamina Patra Niaga. Apakah proses audit yang dilakukan BPKP terhadap BUMN seperti Pertamina Patra Niaga dapat tetap objektif jika seorang pejabat BPKP juga memiliki jabatan di perusahaan yang diaudit?
Hal ini berpotensi bertentangan dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang melarang pejabat mengaudit entitas di mana mereka memiliki kepentingan. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP juga menegaskan bahwa pegawai BPKP harus bersikap independen dalam melaksanakan tugas pengawasan.
Hingga saat ini, belum ada informasi resmi apakah Agustina Arumsari telah mengundurkan diri dari posisinya di PT Pertamina Patra Niaga. Jika ia masih menjabat, hal ini berpotensi melanggar etika pengawasan BUMN dan menimbulkan konflik kepentingan.
Saat ini, Kejaksaan Agung sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi di PT Pertamina Patra Niaga dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang diduga merugikan negara hingga Rp1.000 triliun. Dalam kasus ini, sembilan tersangka telah ditetapkan, termasuk jajaran direksi. Namun, hingga kini, belum ada komisaris yang diperiksa.
Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan perusahaan dan memastikan tidak terjadi penyimpangan. Oleh karena itu, rangkap jabatan Agustina Arumsari sebagai pejabat BPKP dan komisaris Pertamina Patra Niaga perlu ditelaah lebih lanjut.
Profil Agustina Arumsari
Agustina Arumsari memiliki latar belakang pendidikan yang kuat di bidang akuntansi dan hukum. Ia menempuh pendidikan Diploma Tiga (D3) dan Diploma Empat (D4) di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), masing-masing lulus pada 1992 dan 1998. Ia kemudian melanjutkan studi di Universitas Indonesia dan meraih gelar Magister Hukum pada 2014.
Baca Juga: Tanggapi Kasus Korupsi Pertamina, Komisi XII DPR Pastikan Informasi Publik Harus Sesuai Fakta Hukum
Selain pendidikan formal, Agustina juga memiliki berbagai sertifikasi profesional di bidang audit dan investigasi keuangan, seperti Certified Fraud Examiner (CFE), Certified Forensic Auditor (CFrA), Chartered Accountant (CA), Qualified Internal Auditor (QIA), serta sertifikasi sebagai Government Chief Audit Executive (CGCAE) dan Internal Audit Executive (CIAE).
