Infografis
Suara.com - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyebut banyak konglomerat yang meminta untuk diterapkan skema power wheeling. Hanya saja, kata dia, Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menolak permintaan tersebut.
Hashim menjelaskan, Presiden tetap mengingkan negara yang akan memegang kendali sistem kelistrikan nasional.
"Saya tahu mengenai power wheeling banyak yang ingin. Banyak konglomerat yang minta power wheeling. Yang saya tahu ya. Jadi ini, Pak Prabowo sudah putuskan tidak. Negara jadi tetap pengendali," ujar Hashim dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Jakarta seperti yang dikutip, Jumat (1/3/2025).
Hashim menuturkan, Presiden menilai, jika skema power wheeling diterapkan, maka berpotensi ada kekacauan di industri ketenagalistrikan.
Baca Juga: Prabowo Wanti-wanti Harga Pangan Jangan Naik Selama Ramadan
Asal tahu saja, power wheeling adalah sistem yang memungkinkan pemilik pembangkit listrik swasta menyalurkan listrik langsung ke konsumen
"Jika power wheeling diterapkan, industri listrik bisa menjadi seperti Wild West, di mana pihak asing berpotensi mendominasi sektor ini," beber dia.
Menurut Hashim, penolakan ini bukan berarti pemerintahan Presiden Prabowo anti asing. Hanya saja, dirinya tak sumber daya dalam negeri didominasi asing.
"Kita bukan anti asing ya, kita menyambut dan sangat menyambut baik peran dari asing. Tapi kalau power wheeling dibuka dan ini yang saya dengar dari Pemerintah, nanti bisa wild west. Dan bisa banyak sektor listrik kita bisa didominasi oleh pihak yang non-Indonesia," jelas dia,
Hashim menambahkan, Presiden Prabowo menginginkan agar ketahanan energi tetap dikelola oleh negara.
Baca Juga: Siap-siap! Diskon Tarif Tiket Pesawat Hingga Tol Menanti Saat Mudik Lebaran
"Jadi di sini pertimbangan dari Presiden bahwa negara harus tetap pengendali. Jadi ini maaf, power wheeling ditolak. Dan selama dia Presiden, negara tetap pengendali (ketahanan energi nasional)," jelas Hashim.
