PNS AS Banyak Kena PHK, Elon Musk Ajukan Kenaikan Gaji 40% untuk Pejabat Senior

Jum'at, 28 Februari 2025 | 16:14 WIB
PNS AS Banyak Kena PHK, Elon Musk Ajukan Kenaikan Gaji 40% untuk Pejabat Senior
Elon Musk saat pidato di pelantikan Donald Trump yang menimbulkan kontroversi. (Tangkapan layar, Twitter)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Elon Musk menyarankan politisi bisa mendapatkan kenaikan gaji setelah
Department of Government Efficiency (DOGE) memangkas pekerjaan di seluruh tenaga kerja federal.

Adapun DOPE merupakan Departemen baru yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikaf Donald Trump.

Dalam hal ini, ribuan pekerja percobaan telah diberhentikan dari jabatan mereka karena pemerintahan Presiden Donald Trump berharap untuk secara signifikan merampingkan pemerintah federal.

Musk, penasihat senior Trump, menyarankan bahwa anggota Kongres dan pekerja senior pemerintah harus mendapatkan kenaikan gaji.

" Mungkin masuk akal untuk meningkatkan kompensasi bagi Kongres dan pegawai senior pemerintah untuk mengurangi ... korupsi, karena yang terakhir mungkin 1000 kali lebih mahal bagi publik," tulis miliarder teknologi itu di X dilansir Independent, Jumat (28/2/2025).

Anggota Kongres saat ini mendapatkan gaji 174.000 ribu dollar dengan tunjangan yang baik. Anggota parlemen belum menerima kenaikan gaji sejak 2009.

Peningkatan gaji maksimum yang mungkin terjadi pada tahun 2025 adalah sebesar 3,8 persen, atau 6.600 dollar AS, sehingga gaji menjadi 180.600 ribu dollar AS, menurut Congressional Research Service.

Sementara itu, DOGE telah beroperasi selama tiga minggu dan mengklaim berhasil memangkas pengeluaran lebih dari USD 1 miliar. Beberapa departemen pemerintahan bahkan berisiko mengalami pemangkasan hingga 60%.

Langkah-langkah efisiensi yang dilakukan DOGE mencakup, menilai program-program besar, seperti di sektor kesehatan, untuk mengurangi anggaran yang dianggap berlebihan, memantau General Service Administration (GSA), yang mengelola bangunan pemerintahan, guna memangkas biaya sewa.

Baca Juga: Nasib 10.000 Karyawan Sritex di Ujung Tanduk, DPR: Menperin Perlu Turun Tangan

Serta menggunakan AI untuk menganalisis data keuangan di Departemen Pendidikan, dengan tujuan membatalkan kontrak yang tidak diwajibkan secara hukum atau tidak esensial bagi operasional departemen.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI