Infografis
Suara.com - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo menyebut Presiden Prabowo Subianto tak menyetujui adanya skema power wheeling pada sektor ketenagalistrikan.
Menurut dia, penolakan ini bukan berarti pemerintahan Presiden Prabowo anti asing. Hanya saja, sambung Hasim, Prabowo tak ingin sumber daya dalam negeri didominasi asing.
"Kita bukan anti asing ya, kita menyambut dan sangat menyambut baik peran dari asing. Tapi kalau power wheeling dibuka dan ini yang saya dengar dari Pemerintah, nanti bisa wild west. Dan bisa banyak sektor listrik kita bisa didominasi oleh pihak yang non-Indonesia," ujar Hashim saat menghadiri CNBC Indonesia Economic Outlook 2025, seperti dikutip Kamis (27/2/2025).
Hashim menuturkan, Presiden Prabowo menginginkan agar ketahanan energi tetap dikelola oleh negara.
"Jadi di sini pertimbangan dari Presiden bahwa negara harus tetap pengendali. Jadi ini maaf, power wheeling_ditolak. Dan selama dia Presiden, negara tetap pengendali (ketahanan energi nasional)," jelas Hashim.
Asal tahu saja, power wheeling adalah sistem yang memungkinkan pemilik pembangkit listrik swasta menyalurkan listrik langsung ke konsumen sehingga berpotensi negatif terhadap keandalan listrik dan keterjangkauan tarif bagi masyarakat.
Baca Juga: Dituding Berebut Kekuasaan dengan Rosan Roeslani di Danantara, Erick Thohir Buka Suara
Hashim meyakini, investasi sektor ketenagalistrikan akan bergairah, meski skema power wheeling ditolak mentah-mentah oleh Presiden.
"Banyak yang ingin berinvestasi di Indonesia, termasuk dari Qatar dan Abu Dhabi. Indonesia dianggap sebagai safe heaven bagi investasi, kita dianggap bankable," tutup dia.
