Infografis
Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia juga masih belum percaya ada kasus Bahan Bakar Minyak (BBM) Oplosan. Sebab, dia menilai, kualitas BBM di dalam negeri sesuai standar yang dietapkan.
Bahlil menjelaskan, tidak ada BBM RON 90 dioplos menjadi 92 beredar di dalam negeri.
"Kualitas kita kan sudah sesuai standar," ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (26/2/2025).
Terlepas dari hal itu, Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut, masyarakat masih punya pilihan untuk membeli BBM. Sebab, masih ada BBM di atas RON 90-92, seperti Pertamax Turbo RON 98 dan Pertamax Green RON 95.
Baca Juga: Pertamina Masih Ngelak Tak Oplos BBM, Meski Telah Diumbarkan Kejagung
"Itu kan ada RON 90, RON 92, RON 95 sampai 98. Yang bagus-bagus itu nggak mungkin dicampur, karena itu ada speknya kok, nggak perlu khawatir," kata dia.
"Jadi kalau membeli harga yang bagus, minyak bagus, harganya juga bagus. Mau setengah-setengah, ada juga setengah-setengah. Semua sudah ada speknya itu semua," sambung Bahlil.
Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) masih mengelak perusahaan tidak mengoplos Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Pertalite (RON 90) menjadi Pertamax (RON (92). Padahal. Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memberkan kronologi kasus dugaan korupsi pengoplosan BBM yang dilakukan dua bos Subholding Pertamina.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan, produk yang masuk ke terminal BBM Pertamina merupakan produk jadi yang sesuai dengan RON masing-masing, Pertalite memiliki RON 90 dan Pertamax memiliki RON 92.
"Spesifikasi yang disalurkan ke masyarakat dari awal penerimaan produk di terminal Pertamina telah sesuai dengan ketentuan pemerintah," ujarnya seperti dikutip, Selasa (25/2/2025).
Baca Juga: Pertamina Pede Bakal Cetak Profit Meski Diguncang Korupsi Rp193 Triliun
Pertamina tengah sorotan terhadap kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, termasuk Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk periode 2018-2023. Skandal ini diduga telah merugikan negara hingga Rp193,7 triliun.
Salah satu modus yang terungkap dalam kasus ini adalah praktik pengoplosan BBM. BBM berkualitas tinggi seperti Pertamax (RON 92) yang diimpor, digantikan dengan BBM berkualitas lebih rendah, yaitu RON 90 (Pertalite). Campuran ini kemudian diproses ulang agar menyerupai Pertamax dan dijual dengan harga lebih tinggi.
Abdul Qohar, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, mengungkapkan bahwa praktik ini terjadi akibat manipulasi produksi kilang dalam negeri yang disengaja. Tiga direktur Sub Holding Pertamina diduga sengaja menurunkan produksi kilang, sehingga pasokan minyak bumi dalam negeri tidak optimal dan kebutuhan BBM harus dipenuhi melalui impor.
"BBM impor yang seharusnya memiliki kualitas RON 92 ternyata diganti dengan BBM berkualitas lebih rendah, yaitu RON 90. Mereka kemudian melakukan pencampuran di depo agar BBM tersebut terlihat seperti memenuhi standar RON 92,” jelas Qohar.
Beberapa tersangka dalam kasus ini antara lain Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan; Direktur Optimasi Feedstock & Produk PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), Sani Dinar Saifuddin; serta Vice President (VP) Feedstock Management PT KPI, Agus Purwono. Selain itu, Direktur PT Pertamina Internasional Shipping, Yoki Firnandi, juga diduga terlibat dalam skema ini.
