Infografis
Akibat praktik kecurangan ini, komponen harga dasar yang digunakan sebagai acuan penetapan Harga Indeks Pasar (HIP) bahan bakar minyak (BBM) menjadi lebih tinggi. HIP ini kemudian dijadikan dasar pemberian kompensasi dan subsidi BBM setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dampaknya, negara mengalami kerugian keuangan yang diperkirakan mencapai Rp193,7 triliun. Namun, angka ini masih bersifat sementara, dan Kejaksaan Agung sedang melakukan penghitungan lebih lanjut bersama para ahli untuk menentukan nilai kerugian yang pasti.
Tersangka dan Pasal yang Dijerat
Pada Senin (24/2) malam, Kejaksaan Agung menetapkan tujuh tersangka baru dalam kasus ini, yaitu:
RS, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.
SDS, Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional.
YF, dari PT Pertamina International Shipping.
AP, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional.
MKAR, beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa.
DW, Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim.
GRJ, Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana.
Sebagai informasi, Pertamina jadi salah satu BUMN yang tergabung dalam Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025 kemarin.
Selain Pertamina, adaenam BUMN lain yang tergabung dalam Danantara, yakni MIND ID, PT PLN (Persero), PT Telkom Indonesia, Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) atau BNI, dan Bank Mandiri.
Saat ini ini, Pertamina menaungi 6 perusahaan, yaitu PT Pertamina Hulu Energi (upstream subholding), PT Perusahaan Gas Negara (subholding gas) dan PT Kilang Pertamina International (refinery & petrochemical subholding).
Baca Juga: Petinggi Pertamina 'Bancaan' Korupsi Minyak Mentah, Perusahaan Enggan Langsung Cari Pengganti
Kemudian, ada juga PT Pertamina Power Indonesia (power & NRE subholding), PT Patra Niaga (commercial & trading subholding), serta PT Pertamina International Shipping (integrated marine logistics subholding).
