Infografis
Suara.com - Baru sehari, Presiden Prabowo Subianto meresmikan peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Salah satu BUMN yang tergabung di dalamnya, yakni PT Pertamina (Persero) terungkap boroknya.
Hal ini dipastikan usai Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada anak usaha Pertamina, yakni PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023 menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp193,7 triliun.
Kerugian ini merupakan penghitungan awal yang berasal dari berbagai komponen antara lain kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri, kerugian impor minyak mentah melalui broker, kerugian impor bahan bakar minyak (BBM) melalui broker dan kerugian dari pemberian kompensasi serta subsidi.
Kasus ini terjadi pada periode tahun 2018–2023, pemenuhan minyak mentah dalam negeri wajib mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri.
Baca Juga: Petinggi Pertamina 'Bancaan' Korupsi Minyak Mentah, Perusahaan Enggan Langsung Cari Pengganti
Awalnya, PT Pertamina (Persero) diwajibkan untuk mencari pasokan minyak bumi dari kontraktor dalam negeri sebelum mempertimbangkan impor. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 42 Tahun 2018, yang menekankan prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Namun, menurut Abdul Qohar, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, terjadi penyimpangan yang melibatkan tersangka RS, SDS, dan AP. Mereka diduga melakukan pengondisian dalam rapat optimalisasi hilir yang menjadi dasar untuk menurunkan produksi kilang. Akibatnya, produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap secara maksimal, dan kebutuhan minyak mentah serta produk kilang justru dipenuhi melalui impor.
Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa produksi kilang minyak sengaja diturunkan, sementara produksi minyak mentah dalam negeri oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ditolak dengan alasan spesifikasi tidak sesuai dan tidak memenuhi nilai ekonomis. Hal ini menyebabkan bagian minyak mentah KKKS yang seharusnya dialokasikan untuk dalam negeri justru diekspor ke luar negeri.
Untuk memenuhi kebutuhan domestik, PT Kilang Pertamina Internasional melakukan impor minyak mentah, sementara PT Pertamina Patra Niaga mengimpor produk kilang. Menurut Qohar, harga pembelian impor tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga produksi minyak bumi dalam negeri, dengan perbedaan yang sangat signifikan.
Dalam proses pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang, terungkap adanya kolusi antara penyelenggara negara, yaitu subholding Pertamina, dengan broker. Tersangka RS, SDS, dan AP diduga memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum.
Baca Juga: Heboh Ajakan Tarik Dana di Himbara, Dony Oskaria: Investasi Danantara Bukan Uang Masyarakat!
Selain itu, tersangka DW dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk memperoleh harga tinggi meskipun syarat belum terpenuhi. Mereka juga mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dan dari tersangka RS untuk produk kilang.
Akibat praktik kecurangan ini, komponen harga dasar yang digunakan sebagai acuan penetapan Harga Indeks Pasar (HIP) bahan bakar minyak (BBM) menjadi lebih tinggi. HIP ini kemudian dijadikan dasar pemberian kompensasi dan subsidi BBM setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dampaknya, negara mengalami kerugian keuangan yang diperkirakan mencapai Rp193,7 triliun. Namun, angka ini masih bersifat sementara, dan Kejaksaan Agung sedang melakukan penghitungan lebih lanjut bersama para ahli untuk menentukan nilai kerugian yang pasti.
Tersangka dan Pasal yang Dijerat
Pada Senin (24/2) malam, Kejaksaan Agung menetapkan tujuh tersangka baru dalam kasus ini, yaitu:
RS, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.
SDS, Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional.
YF, dari PT Pertamina International Shipping.
AP, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional.
MKAR, beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa.
DW, Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim.
GRJ, Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana.
Sebagai informasi, Pertamina jadi salah satu BUMN yang tergabung dalam Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025 kemarin.
Selain Pertamina, adaenam BUMN lain yang tergabung dalam Danantara, yakni MIND ID, PT PLN (Persero), PT Telkom Indonesia, Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) atau BNI, dan Bank Mandiri.
Saat ini ini, Pertamina menaungi 6 perusahaan, yaitu PT Pertamina Hulu Energi (upstream subholding), PT Perusahaan Gas Negara (subholding gas) dan PT Kilang Pertamina International (refinery & petrochemical subholding).
Kemudian, ada juga PT Pertamina Power Indonesia (power & NRE subholding), PT Patra Niaga (commercial & trading subholding), serta PT Pertamina International Shipping (integrated marine logistics subholding).
