Infografis
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) hari ini, Senin (24/2/2025).
"Saya Presiden RI menandatangani UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dan PP Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Daya Anagata Nusantara," ujar Presiden Prabowo Subianto saat peluncuran di Istana Kepresidenan, Senin (24/2).
"Selanjutnya, saya juga menandatangani Keppres Nomor 30 Tahun 2025 tentang pengangkatan Dewas dan Badan Pelaksana Danantara," sambungnya.
Ekonom Senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, berpendapat bahwa kehadiran Danantara memiliki potensi besar dalam mempercepat proses transformasi Indonesia di berbagai sektor. Menurutnya, inisiatif ini dapat berperan sebagai katalis dalam mendorong perubahan struktural yang lebih progresif, sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang negara.
”Tentu bisa menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi. Makanya memang harus segera dimulai,” ujar Tauhid di Jakarta, Senin, (24/2/2025).
Dengan adanya Danantara, Indonesia diharapkan mampu mempercepat pencapaian berbagai target strategis yang telah ditetapkan, terutama dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045, yakni visi untuk menjadi negara maju dengan perekonomian yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.
Hal senada disampaikan Associate Partner Preparelabs Indonesia, Fredik Rasali. Menurut Fredik, konsolidasi BUMN-BUMN seperti Pertamina, PLN, Telkom, MIND.ID, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI, mampu mengoptimalkan pengelolaan aset negara asalkan realisasi penggunaan dana tersebut dilakukan dengan benar.
“Karena saat ini danantara masih baru terbentuk dan kita juga di bawah pemerintahan baru dengan skema yang baru juga, APBN yang baru. Semuanya tentu masih dalam tahap awal sehingga realisasinya nanti yang lebih diperhatikan oleh para investor,” ujarnya.
Oleh karena itu Danantara ini harus memilih investasi yang bagus bukan investasi yang tidak signifikan. Pasalnya, investasi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama melalui mekanisme trickle-down effect, di mana manfaat dari investasi mengalir ke berbagai sektor ekonomi dan masyarakat luas. Namun, dalam konteks government spending, terdapat dua jenis dampak yang harus diperhatikan, yaitu dampak jangka panjang dan dampak langsung (immediate).
Baca Juga: Ramadan Hemat! Belanja di Naga Swalayan Dapat Minyak Goreng Gratis, Khusus Nasabah BRI!
Jika terlalu banyak belanja pemerintah yang berorientasi pada jangka panjang, misalnya investasi besar di infrastruktur, maka ada risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam waktu dekat. Hal ini terjadi karena pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum memberikan hasil yang nyata, sementara anggaran yang besar sudah dikeluarkan saat ini. Akibatnya, meskipun di masa depan infrastruktur tersebut dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing, dalam jangka pendek kontribusinya terhadap PDB bisa terbatas atau bahkan menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi.
