Infografis
Suara.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mewaspadai tekanan ekonomi global yang bakal berpengaruh terhadap Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya perlambatan ekonomi global di tahun ini.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Parjiono mengatakan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi tekanan ekonomi bisa disebabka perubahan cuaca hingga penuaan populasi.
"Digitalisasi serta penuaan populasi juga harus diwaspadai karena berpotensi menambah tekanan pada ekonomi khususnya di negara-negara berkembang," katanya dalam acara SMBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Gedung Kempinski, Jakarta, Selasa (18//2/2025).
Kata dia, ketidakpastian global ini belum akan mereda pada tahun ini. Pemerintah akan melakukan langkah antisipasi dan mitigasi risiko, di antaranya menjaga daya beli masyarakat, stabilitas harga, serta efisiensi belanja.
Baca Juga: Profil Suahasil Nazara, Dirjen Anggaran Kemenkeu Baru Punya Kekayaan Lebih dari Rp100 M
“Pemerintah akan terus melakukan langkah antisipasi dan mitigasi risiko di antaranya dengan menjaga daya beli dan stabilisasi harga, optimalisasi penerimaan, efisiensi belanja kepada sektor yang lebih produktif, serta kolaborasi fiskal-monetar dan sektor keuangan,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, pemerintah juga berkomitmen membuat Indonesia menuju Indonesia Emas pada tahun 2045. Hal ini melalui program Asta Cita yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Sumber daya manusia juga akan mendorong produktivitas dan daya saing yang akan mampu menciptakan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan serta menciptakan kesehatan secara merata," jelasnya.
Dia pun menambahkan target Indonesia untuk menjadi negara maju saat 100 tahun kemerdekaan, yakni pada 2045. Hal ini bisa diperoleh asalkan pertumbuhan ekonomi mampu minimal mencatatkan rata-rata pertumbuhan 6% sampai 7% dalam 20 tahun dari sekarang.
" Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi 6-8 persen setahunnya untuk mencapai BGP berkapital USD30 ribu di tahun 2045," tandasnya.
Baca Juga: Imbas Efisiensi, Kementerian ESDM Kena 'Sunat' Rp1,66 Triliun
