Infografis
Suara.com - Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, didampingi Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenzer Gerungan, menerima perwakilan pengemudi online dan kurir yang menggelar aksi di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Senin (17/2/2025). Dalam pertemuan ini, mereka menyampaikan aspirasi terkait tunjangan hari raya (THR).
Yassierli mengapresiasi aksi yang berlangsung tertib dan menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja, termasuk melalui jaminan sosial dan kepastian upah. Ia menyebut bahwa pengemudi online telah menjadi perhatian utama Kemnaker, dengan berbagai kajian dan diskusi dilakukan guna menyusun kebijakan yang tepat.
"Ini adalah tanggung jawab kita bersama," ujarnya.
Menaker menekankan bahwa kepastian regulasi bagi pengemudi online tidak hanya berfokus pada THR, tetapi juga perlindungan hak-hak pekerja lainnya. Ia menilai THR sebagai bagian dari budaya yang mencerminkan keberpihakan pengusaha terhadap kesejahteraan pengemudi online.
"Kami memahami pentingnya THR, terutama bagi keluarga pengemudi. Ini bukan sekadar tuntutan, tetapi bentuk kepedulian yang harus kita wujudkan bersama," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa isu pengemudi online telah menjadi salah satu prioritas Kemnaker sejak awal kepemimpinannya. Berbagai kajian telah dilakukan, termasuk diskusi dengan pakar dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), guna memahami kebijakan di negara lain terkait pekerja platform digital.
"Itu sudah menjadi catatan bagi kami, dan insya Allah kita akan menuju ke sana," lanjutnya.
THR sebagai Bentuk Keberpihakan
Dia menekankan pentingnya kepastian regulasi bagi pengemudi online agar kesejahteraan mereka tidak hanya bergantung pada THR, tetapi juga mencakup perlindungan dan hak-hak lainnya.
"THR itu budaya kita. Saya bisa membayangkan, di akhir Ramadan, anak nanya kepada ayahnya, 'THR Bapak mana?' itu pasti kita rasakan," katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya keberpihakan pengusaha terhadap pengemudi online. Pengalaman pribadinya sebagai pengguna layanan transportasi online, serta latar belakang Wamenaker yang pernah menjadi pengemudi online memberikan perspektif yang lebih mendalam dalam memahami aspirasi pekerja di sektor ini.
"Kita kombinasi yang bisa memahami aspirasi pengemudi online. THR itu adalah kebudayaan. Ini pertimbangannya, pertama, ayo kita sama-sama diskusi bahwa ini bukan masalah apa-apa, tapi ini adalah bentuk keberpihakan pengusaha kepada pengemudi online," ucapnya.
Ia juga meminta semua pihak bersabar karena finalisasi regulasi terkait THR bagi pengemudi online sedang dalam tahap akhir. Pemerintah berupaya menciptakan hubungan industrial yang adil dan saling menguntungkan, sesuai dengan prinsip hubungan industrial Pancasila.
Menutup pertemuan, Yassierli menegaskan bahwa momentum THR ini harus menjadi awal kerja sama yang lebih baik antara platform digital dan pengemudi online.
"Kami ingin memastikan kesejahteraan pekerja, perhatian dari pengusaha, dan hubungan kerja yang harmonis demi kepentingan semua pihak," pungkasnya.
