Suara.com - Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan serangkaian kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan menjaga daya beli masyarakat.
Dalam upaya memperkuat ekonomi nasional, pemerintah telah mengimplementasikan beberapa kebijakan strategis di kuartal pertama tahun ini. Salah satu kebijakan utama adalah kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024, yang memberikan tambahan daya beli bagi pekerja.
Selain itu, pemerintah mengoptimalkan penyaluran berbagai bantuan sosial (bansos), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
"Kemudian, pencairan THR bagi ASN dan pekerja Swasta di bulan Maret 2025," ujar Prabowo dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/2/2025).
Selain itu, pemerintah juga meluncurkan paket stimulus khusus untuk mendukung Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Lebaran. Beberapa program utama dalam paket stimulus ini meliputi:
Baca Juga: Prabowo Ingin Efisiensi Anggaran Rp750 Triliun, Digunakan untuk Danantara dan MBG
- Diskon harga tiket pesawat
- Diskon tarif tol
- Program diskon belanja, seperti Harbolnas 2025, EPIC Sales 2025, dan BINA Diskon 2025
- Program Pariwisata Mudik Lebaran
- Stabilisasi harga pangan
- Diskon tarif listrik
- PPN Ditanggung Pemerintah (DTP)
- PPnBM DTP
- Subsidi/pajak DTP untuk motor listrik,
- PPh DTP untuk sektor padat karya
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan Program Makan Bergizi Gratis serta percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Tak hanya itu, panen padi yang terealisasi secara optimal menjadi faktor penting dalam memastikan pasokan pangan cukup dan harga tetap stabil.