Infografis
Suara.com - Dewan Pimpinan Pusat Majelis Adat Kerajaan Nusantara (DPP MAKN) menggelar Rapat Persiapan Pelantikan. Rapat ini merupakan bagian dari rangkaian persiapan menuju pelantikan resmi yang akan dilaksanakan pada 19 April 2025 di Jakarta.
Dalam rapat ini, MAKN menegaskan perannya yang sangat besar dalam sejarah kemerdekaan Indonesia serta komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah dalam berbagai program strategis nasional.
Salah satu fokus utama yang dibahas dalam pertemuan ini adalah program ketahanan pangan nasional, di mana MAKN mengambil peran aktif melalui kolaborasi total dengan pemerintah.
Sebagai langkah konkret, DPP MAKN akan menambahkan Bidang Hilirisasi Tanah Adat guna mempercepat pemanfaatan lahan adat secara produktif dan berkelanjutan.
Baca Juga: Modal BUMN Berdikari Kejar Target Ketahanan Pangan Nasional era Prabowo
Bidang baru ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara pemerintah, masyarakat adat, dan dunia usaha dalam mengembangkan potensi tanah adat sebagai bagian dari solusi ketahanan pangan nasional.
Ketua Umum DPP MAKN, YM Dr. KPH Eddy S Wirabhumi, menegaskan MAKN memiliki peran strategis dalam menjaga dan mengelola warisan adat yang telah lama menjadi bagian dari sejarah bangsa.
"Kami ingin memastikan bahwa tanah adat yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara dapat dikelola secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus berkontribusi pada ketahanan pangan nasional,” ujar Eddy ditulis Senin (17/2/2025).
Rapat ini juga dihadiri oleh YM Dra. Hj. MGAD RA Yani WSS Kuswodidjoyo, Sekretaris Jenderal MAKN dan YM Andi Rukman Karimpa, SE. Bendahara Umum MAKN, serta PDP MAKN via zoom dan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki visi bersama dalam mendorong pemanfaatan tanah adat secara lebih luas dan terstruktur.
Dalam kesempatan ini, DPP diberikan kesempatan menampilkan video tayangan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmennya dalam menghidupkan kembali kerajaan-kerajaan di Indonsia.
Baca Juga: Emiten PANI Ungkap Cara Dukung Program Ketahanan Pangan Pemerintah
Pelantikan DPP MAKN yang direncanakan pada tgl 19 - 20 April mendatang diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara kerajaan-kerajaan Nusantara, pemerintah, dan sektor swasta dalam mewujudkan kedaulatan pangan serta pelestarian budaya bangsa.
Sekretaris Jenderal MAKN YM MGAD RA Yani WSS Kuswodidjoyo mengatakan MAKN memiliki peran strategis dalam menjaga dan mengelola warisan adat yang telah lama menjadi bagian dari sejarah bangsa.
Untuk itu, Yani berharap Presiden Prabowo Subianto beserta menteri Kabinet Merah Putih dapat menghadiri pelantikan DPP MAKN yg sekaligus di rangkaiakan RAKERNAS dan Halal Bi Halal bertempat di Kerajaan Majapahit pada April 2025 di Jakarta.
"Kami berharap Bapak Presiden bisa hadir dan menyaksikan pelantikan DPP MAKN. Kami juga ingin menyampaikan sejumlah aspirasi dan komitmen dalam mendukung program strategis presiden," ujar Yani.
Bendahara Umum MAKN, YM Andi Rukman Karumpa menegaskan komitmen organisasi dalam mendukung penuh Asta Cita yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Andi menyampaikan hal ini juga wujud nyata komitmen MAKN untuk berperan aktif dalam mewujudkan visi Asta Cita pemerintahan saat ini.
Andi mengatakan Asta Cita merupakan delapan program prioritas yang dicanangkan Prabowo-Gibran, mencakup berbagai sektor seperti ketahanan pangan, energi, pendidikan, dan infrastruktur.
MAKN sebagai wadah pemersatu kerajaan dan kesultanan di Indonesia, ucap Andi, berkomitmen untuk berkontribusi dalam pelestarian budaya serta pembangunan nasional.
"Kami siap bersinergi dengan pemerintah dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya nusantara, sekaligus berkontribusi dalam pembangunan nasional sesuai dengan semangat Asta Cita," ucap pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) tersebut.
Rapat pelantikan DPP MAKN mendapat beragam aspirasi dan masukan berharga kepada pemerintah. Para peserta rapat berharap pelantikan DPP MAKN dapat memperkuat peran serta organisasi dalam mendukung program-program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pelestarian budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam forum tersebut, sejumlah peserta mengingatkan peran penting kerajaan-kerajaan Nusantara memiliki kontribusi yang sangat besar bagi bangsa, baik sebelum maupun setelah kemerdekaan. Bahkan, setelah Indonesia merdeka, banyak kerajaan yang turut berperan dalam memberikan tanah hingga emas untuk kepentingan negara.
Para peserta rapat juga mengapresiasi langkah Prabowo yang membentuk Kementerian Kebudayaan dan berharap bisa bersinergi dengan MAKN dalam melestarikan nilai-nilai budaya dan sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia.
Hal ini penting karena kurangnya pemahaman generasi muda terhadap peran penting kerajaan dan kesultanan dalam sejarah perjuangan bangsa. Saat ini, banyak masyarakat, terutama generasi muda, yang tidak paham betapa besar peran raja-raja dan sultan-sultan dalam kemerdekaan Indonesia.
Sejumlah peserta rapat juga mendorong pemerintah meningkatkan kontribusi kerajaan-kerajaan Nusantara untuk negara. Salah satu dengan pengelolaan sumber daya alam kita (SDA).
Hal ini merupakan langkah bijak dalam memberikan pengakuan atas kontribusi dan jasa kerajaan-kerajaan Nusantara dalam membangun bangsa. Langkah ini menjadi bagian integral dengan proses membangun negara.
