Infografis
Suara.com - Dewan Pimpinan Pusat Majelis Adat Kerajaan Nusantara (DPP MAKN) menggelar Rapat Persiapan Pelantikan. Rapat ini merupakan bagian dari rangkaian persiapan menuju pelantikan resmi yang akan dilaksanakan pada 19 April 2025 di Jakarta.
Dalam rapat ini, MAKN menegaskan perannya yang sangat besar dalam sejarah kemerdekaan Indonesia serta komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah dalam berbagai program strategis nasional.
Salah satu fokus utama yang dibahas dalam pertemuan ini adalah program ketahanan pangan nasional, di mana MAKN mengambil peran aktif melalui kolaborasi total dengan pemerintah.
Sebagai langkah konkret, DPP MAKN akan menambahkan Bidang Hilirisasi Tanah Adat guna mempercepat pemanfaatan lahan adat secara produktif dan berkelanjutan.
Bidang baru ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara pemerintah, masyarakat adat, dan dunia usaha dalam mengembangkan potensi tanah adat sebagai bagian dari solusi ketahanan pangan nasional.
Ketua Umum DPP MAKN, YM Dr. KPH Eddy S Wirabhumi, menegaskan MAKN memiliki peran strategis dalam menjaga dan mengelola warisan adat yang telah lama menjadi bagian dari sejarah bangsa.
"Kami ingin memastikan bahwa tanah adat yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara dapat dikelola secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus berkontribusi pada ketahanan pangan nasional,” ujar Eddy ditulis Senin (17/2/2025).
Rapat ini juga dihadiri oleh YM Dra. Hj. MGAD RA Yani WSS Kuswodidjoyo, Sekretaris Jenderal MAKN dan YM Andi Rukman Karimpa, SE. Bendahara Umum MAKN, serta PDP MAKN via zoom dan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki visi bersama dalam mendorong pemanfaatan tanah adat secara lebih luas dan terstruktur.
Dalam kesempatan ini, DPP diberikan kesempatan menampilkan video tayangan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmennya dalam menghidupkan kembali kerajaan-kerajaan di Indonsia.
Baca Juga: Modal BUMN Berdikari Kejar Target Ketahanan Pangan Nasional era Prabowo
Pelantikan DPP MAKN yang direncanakan pada tgl 19 - 20 April mendatang diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara kerajaan-kerajaan Nusantara, pemerintah, dan sektor swasta dalam mewujudkan kedaulatan pangan serta pelestarian budaya bangsa.
