Infografis
Suara.com - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung merasa bingung adanya pejabat daerah yang mau menghapus sistem pembelian BBM subsidi Pertalite.
Dirinya, justru kembali bertanya-tanya, jika sistem pembelian BBM Pertalite dihapus, maka dengan cara apa pejabat daerah membatasi penyaluran Pertalite.
Adapun, sistem pembelian BBM Pertalite kini harus menggunakaan barcode atau QR Code, di mana kendaraan wajib didaftarkan terlebih dahulu untuk mendapatkannya.
"Itu nanti distribusinya bagaimana?" ujar Yuliot singkat di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (14/2/2025).
Baca Juga: RI Goda Investor Dengan 35 Proyek Hilirisasi Senilai Rp2.000 Triliun
Adapun, Pejabat daerah yang mengusulkan pembelian Pertalite tidak menggunakan barcode yaitu Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem
"PR hari ini adalah, semua SPBU yang ada di Aceh tidak istilah lagi ada barcode (saat isi BBM)," kata Mualem seperti dikutip dari Antara,
Untuk diketahui, Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang ditunjuk Pertamina untuk menerapkan kebijakan penggunaan barcode pengisian BBM bersubsidi di SPBU, dan kebijakan ini sudah berlaku di Aceh sejak 2022 lalu.
Dirinya menggarisbawahi, bahwa sesuai dengan sumpah jabatan yang dibacakan, mereka ingin mensejahterakan dan menyenangkan rakyat Aceh.
Karena itu, kebijakan awal yang ingin dilakukan adalah menghapus sistem barcode pengisian BBM. Sehingga masyarakat bisa langsung mendapatkannya meski tanpa QR barcode.
Baca Juga: Imbas Efisiensi, Kementerian ESDM Kena 'Sunat' Rp1,66 Triliun
"Mohon digarisbawahi semua, siapa saja yang isi minyak tetap terus, karena tidak jadi masalah lagi kepada masyarakat (tanpa harus barcode)," ujarnya.
Menurutnya, pengisian BBM dengan sistem barcode tersebut tidak memiliki manfaat sama sekali. Maka dari itu, dirinya telah mengambil kesimpulan segera menghapus peraturan barcode tersebut di SPBU yang ada di Aceh
