Infografis
Suara.com - Kementerian BUMN merupakan salah satu lembaga yang terkena efisiensi anggaran. Hampir 50 persen anggaran Kementerian BUMN dipotong dalam efisiensi anggaran.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pemotongan anggaran ini membuat fungsi Kementerian BUMN sebagai pengawas perusahaan pelat merah tidak optimal.
"Kita juga menurunkan biaya pengawasan BUMN sebesar 50 persen yang sebenarnya sangat penting kalau kita tahu pengawasan itu hal yang harus dimaksimalkan," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Dalam hal ini, Erick Thohir mengusulkan Kementerian Keuangan agar anggara yang dipotong tidak begitu besar. Dirinya bilang, paling mentok Kementerian BUMN memiliki anggaran sebesar Rp215 miliar.
"Kami coba usulkan kepada Kementerian Keuangan, memang belum dapat konfirmasi 100 persen, tapi mereka lihat usulan kami bukan sesuatu yang mengada-ada karena memang batas minimum kami untuk beroperasi itu di Rp215 miliar," beber dia.
Selain pengawasan BUMN, efisiensi di Kementerian BUMN juga terjadi pada pengurangan fasilitas pimpinan sebesar 70 persen, pemotongan perjalanan dinas sebesar 54 persen, pengurangan fasilitas Teknologi Informasi sebesar 41 persen.
"Kemudian, pengurangan untuk ATK sebesar 90 persen, kegiatan rapat dan acara seremonial kita pangkas 43 persen, efisiensi pemakaian gedung hingga 39 persen," papar dia.
Tak hanya itu, Erick Thohir juga mengganti kendaraan dinas yang tadinya listrik menjadi hybrid. Selain itu, kendaraan dinas itu tersebut juga disewa bukan dibeli.
Untuk diketahui, efisiensi anggaran diperintahkan Presiden Prabowo Subianto lewat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.
Baca Juga: Anggaran Dipangkas, Erick Thohir: Mohon Maaf Tidak Ada Tukeran Suvenir
"Kendaraan dinas yang kemarin kami semua sewa, kami coba ganti lebih murah dari mobil listrik jadi hybrid," beber dia.
