“Jumlah kunjungan dikalikan dengan tarif retribusi seharusnya menghasilkan pendapatan yang signifikan. Namun, kenyataannya, penyetoran yang dilakukan PT BJS selalu kurang dan bahkan menunggak,” tambah Anton.
Polda Jabar masih melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan korupsi ini. Pemeriksaan terhadap mantan Kadisbudpar Cianjur dan pihak-pihak terkait diharapkan dapat mengungkap lebih lanjut mengenai kejanggalan dalam pengelolaan retribusi kawasan wisata Cibodas.
Kasus ini menjadi sorotan penting mengingat potensi kerugian negara yang mencapai miliaran rupiah. Masyarakat pun menanti kejelasan dan tindak lanjut dari pihak berwenang untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara, khususnya di sektor pariwisata.