Infografis
Suara.com - Badan Pangan Nasional (Bapanas) melaporkan bahwa realisasi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) telah mencapai 100.959 ton per 6 Februari 2025, atau setara dengan 33,65% dari target total 300.000 ton.
Beras SPHP merupakan salah satu program pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan di tingkat konsumen. Namun, penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan lainnya dihentikan sementara mulai 7 Februari 2025. Langkah ini diambil untuk memprioritaskan penyerapan gabah kering panen (GKP) dari petani yang sedang memasuki masa panen.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menjelaskan bahwa penghentian sementara ini bertujuan memberikan ruang bagi petani agar produksi GKP mereka diserap oleh Perum Bulog. Hal ini diharapkan dapat menjaga harga GKP di tingkat petani tetap stabil.
Pemerintah telah menetapkan target penyerapan GKP sebanyak 3 juta ton setara beras melalui Bulog, dengan harga GKP any quality di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram.
Baca Juga: Harga Gabah Anjlok di Banyuasin, Kementan Kawal Panen di Sumsel
“Dengan harga Rp6.500 per kilogram, petani diharapkan bisa mendapatkan margin keuntungan yang wajar,” ujar Ketut dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 yang disiarkan melalui YouTube Kemendagri, Jakarta, Senin (10/2/2025).
Ketut menegaskan bahwa penghentian sementara penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan merupakan langkah strategis untuk melindungi kepentingan petani. Pada musim panen yang diperkirakan menghasilkan surplus sekitar 4 juta ton hingga April 2025, Bulog ditugaskan untuk menyerap 3 juta ton GKP.
Selain itu, Bapanas juga akan melakukan dua intervensi utama untuk menjaga stabilitas harga pangan. Pertama, melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), yang bertujuan menyediakan pangan dengan harga terjangkau bagi masyarakat.
Kedua, dengan memfasilitasi distribusi pangan dari daerah dengan harga rendah ke daerah dengan harga tinggi.
Baca Juga: Jangan Bandel! Pedagang Jual Beras SPHP di Atas HET Siap-siap Kena Sanksi
