Infografis
Suara.com - China telah memasukkan pemilik Calvin Klein dan Tommy Hilfiger ke dalam daftar hitam.
Pasalnya, China bakal memaksa perusahaan tersebut untuk menutup toko dan pabrik sebagai dampak awal dari perang dagang Presiden Donald Trump.
Tiongkok menambahkan PVH Corp. ke dalam daftar "entitas yang tidak dapat diandalkan". Lantaran pemerintah China untuk mendenda pengecer tersebut, melarang kegiatan impor dan ekspor, mencabut izin kerja, dan menolak karyawan untuk memasuki negara tersebut, di antara kewenangan lain yang sengaja dibuat samar-samar.
Sementara Kementerian Perdagangan Tiongkok mulai menyelidiki PVH pada bulan September karena diduga menolak untuk mendapatkan kapas dari wilayah Xinjiang, yang telah menjadi terkenal karena kamp penahanan Uyghurnya, Beijing secara resmi menempatkan perusahaan tersebut dalam daftar hitamnya pada hari Selasa.
Pengumuman tersebut muncul beberapa hari setelah Trump mengenakan tarif 10% atas impor dari Tiongkok, dan disertai dengan serangkaian tindakan pembalasan lainnya terhadap AS, termasuk bea baru atas impor energi dan peralatan pertanian.
“Ada perang dagang yang saling balas, dan Tiongkok ingin menunjukkan kepada Amerika Serikat bahwa mereka akan mengambil tindakan untuk merugikan perusahaan-perusahaan besar AS atau perusahaan-perusahaan yang memiliki kepentingan signifikan di AS,” kata Michael Kaye dilansir CNBC Internasional, Jumat (7/2/2025).
Sekarang PVH masuk dalam daftar entitas yang tidak dapat diandalkan, Tiongkok dapat memaksa perusahaan untuk menutup lusinan toko yang dioperasikannya di wilayah tersebut dan melarangnya menjual barang dagangannya kepada konsumen Tiongkok secara daring.
Stafnya termasuk mereka yang telah membangun kehidupan di Tiongkok — dapat dideportasi dan dipulangkan secara efektif, Kaye menambahkan.
Sementara itu, pada tahun 2020, Tiongkok mengesahkan undang-undang yang memberinya kewenangan lebih besar untuk menegakkan hukum nasional di Hong Kong.
Baca Juga: Gara-gara Ariel Tatum, Kain Songket dari Aceh Kebanjiran Pesanan
"Khususnya berlaku untuk hukum yang berlaku untuk keamanan nasional," yang dapat mencakup daftar entitas yang tidak dapat diandalkan, "kata Kaye.
