Infografis
“Tapi sekarang keputusan dapat langsung ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat proses distribusi dan menghindari kendala administratif yang dapat menghambat akses petani terhadap pupuk bersubsidi,” katanya.
Pemutakhiran Data e-RDKK pada Tahun Berjalan merupakan langkah selanjutnya untuk memastikan bahwa seluruh petani penerima pupuk bersubsidi terdaftar dalam sistem e-RDKK. “Data e-RDKK kini dapat dievaluasi dan diperbarui sepanjang tahun. Hal ini memungkinkan penyesuaian data penerima pupuk subsidi secara lebih fleksibel sesuai dengan kondisi di lapangan,” katanya.
Sebagai informasi, volume alokasi pupuk subsidi di tingkat pusat kini ditetapkan melalui Rapat Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang sebelumnya hanya ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar kementerian dalam memastikan distribusi pupuk yang lebih efektif dan efisien.
”Kolaborasi antar kementerian sehingga semua dapat tepat sasaran menjadi hal utama dalam memastikan pupuk subsidi ini dapat diterima dengan baik oleh petani. Artinya pemangkasan regulasi ini diharapkan mampu memperlancar dan mempercepat distribusi pupuk bersubsidi, sehingga tidak ada lagi petani yang kesulitan mendapatkan pupuk yang mereka butuhkan,” jelasnya.
