Infografis
Suara.com - Dalam upaya memperbaiki tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi dan meningkatkan aksesibilitas bagi petani, Kementerian Pertanian (Kementan) menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 04 Tahun 2025 sebagai revisi dari Permentan 10 Tahun 2022.
Perubahan ini merupakan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian melalui program pupuk bersubsidi yang lebih efisien dan tepat sasaran.
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah telah mengalokasikan pupuk bersubsidi sebanyak 9,55 juta ton atau naik 100 persen dari volume sebelumnya yang hanya 4,5 juta ton. Semua pupuk tersebut telah terdistribusikan ke seluruh Indonesia.
“Kami memastikan distribusi pupuk bersubsidi ini berjalan lebih lancar, transparan, dan tepat sasaran. Ini adalah langkah konkret pemerintah dalam menjaga produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Program ini juga mencerminkan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam membantu petani dan mempercepat pencapaian swasembada pangan,” ujar Mentan, Rabu (5/2/2025).
Menurut Mentan, perubahan dan reformasi dalam Permentan 04 Tahun 2025 ini dinilai mampu menekan biaya produksi dan meningkatkan produktivitas hasil panen petani di seluruh Indonesia. Kebijakan ini juga merupakan langkah strategis dalam memastikan ketersediaan pangan nasional serta menjaga stabilitas harga pasar.
“Pupuk bersubsidi bukan sekadar bantuan, tetapi investasi bagi masa depan pertanian Indonesia yang lebih kuat dan mandiri,” katanya.
Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Andi Nur Alam Syah menjelaskan bahwa perubahan kebijakan ini bertujuan untuk memangkas regulasi yang menghambat distribusi pupuk subsidi dan mengoptimalkan mekanisme alokasi sehingga dapat dijangkau semua petani.
Setidaknya, kata Andi Nur Alam Syah, ada empat perubahan utama yang menjadi fokus dalam revisi Permentan ini. Perubahan pertama adalah Deregulasi Penetapan Alokasi Pupuk Subsidi di Daerah, kedua Penambahan Komoditas Penerima Pupuk Subsidi, ketiga Pemutakhiran Data e-RDKK pada Tahun Berjalan, dan keempat Penetapan Alokasi Tingkat Pusat melalui Rapat Tingkat Menteri.
”Dalam aturan terbaru ini, ubi kayu kini masuk dalam daftar komoditas penerima pupuk bersubsidi, selain padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi, dan kakao,” katanya.
Baca Juga: Kementan Perkuat Sinergi untuk Percepatan Swasembada Jagung di Kalimantan Tengah
Andi Nur Alam Syah menjelaskan bahwa deregulasi sebelumnya menetapkan alokasi pupuk subsidi di tingkat daerah harus menunggu Surat Keputusan (SK) dari Gubernur atau Bupati/Wali Kota.
