Infografis
Suara.com - Pelaku usaha galangan kapal Indonesia kembali menegaskan kesiapannya membangun berbagai tipe dan jenis kapal untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Pemerintah tidak perlu meragukan kemampuan galangan kapal dalam negeri untuk membangun kapal-kapal yang dibutuhkan, baik dari sisi ketersediaan space maupun sumber daya manusia.
Hal itu ditegaskan oleh Ketua Umum Institusi Galangan Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Anita Puji Utami menanggapi kemarahan dan kekecewaan Presiden Prabowo Subianto setelah mengetahui kondisi industri galangan kapal di Indonesia saat ini banyak yang tidak produksi.
Anita membenarkan penyataan Prabowo jika dock space untuk pembangunan kapal baru pada galangan kapal dalam negeri saat ini banyak yang menganggur akibat sepinya order dalam beberapa tahun terakhir, baik dari lembaga dan kementerian pemerintah, BUMN maupun swasta.
Baca Juga: Penampakan Pesawat Tempur Rafale yang Baru Saja Dibeli Indonesia
Padahal, pelaku industri galangan kapal sudah investasi yang tidak sedikit untuk membeli berbagai fasilitas penunjang, terutama sejak kebijakan asas cabotage di berlakukan sehingga kebutuhan kapal dalam negeri meningkat.
Hingga saat ini, galangan kapal di Indonesia sudah berpengalaman dalam membangun berbagai jenis kapal niaga seperti tanker, bulk carrier, semen carrier, general cargo, kapal kontainer, tug and barge, dan kapal perang seperti patrol vessel, offshore patrol vessel, light fregat, kapal selam, serta kapal-kapal penunjang offshore, dan sebagainya.
Untuk mendukung pemerintah dalam menyediakan kapal kebutuhan dalam negeri, galangan kapal nasional mempunyai kapasitas membangun sekitar 900 kapal per-tahun dan 24.000 dock space per-tahun untuk mendukung kegiatan reparasi kapal.
Di sisi lain, Iperindo sudah mengidentifikasi perkiraan kebutuhan kapal dalam negeri dalam beberapa tahun ke depan. Kapal- kapal tersebut merupakan pesanan kementerian dan lembaga seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, Bea Cukai, Basarnas, Bakamla dan Pemerintah Daerah.
Kemudian kapal-kapal kebutuhan BUMN dan anak-anak perusahaannya, seperti PT Pertamina, PT Pelindo, PT PLN, PT Bukit Asam, PT ASDP Indonesia Ferry, PT Djakarta Lloyd, PT Pelni dan sebagainya.
Baca Juga: Yaman Bebaskan Kapal Inggris Terkait Israel, Isyarat Perdamaian di Gaza?
Selain itu adanya kebutuhan untuk angkutan minerba, serta potensi kebutuhan kapal-kapal pesanan swasta melalui program peremajaan kapal berusia diatas 25 tahun, yang jumlahnya cukup besar.
Dia berharap para pimpinan kementerian, lembaga dan BUMN yang memesan kapal, agar mendukung kebijakan Presiden Prabowo untuk memprioritaskan pembangunan kapal pada galangan dalam negeri, dan dikerjakan oleh para putera dan puteri bangsa.
"Pembangunan kapal pada galangan dalam negeri akan memberikan multiflier effect yang luas terhadap sektor ekonomi lainnya seperti industri komponen, asuransi, perbankan, jasa survey, biro klassifikasi dan sebagainya, dalam rangka mendukung target Pertumbuhan Ekonomi 8%," katanya ditulis Senin (3/2/2025).
Anita menjelaskan galangan kapal merupakan industri padat karya, padat modal dan padat teknologi sehingga jika usaha galangan kapal hidup, mampu mengurangi angka pengangguran dan mendukung program pengentasan kemiskinan.
Selain itu, industri galangan akan menggerakkan dan menumbuhkan usaha kecil dan menengah di area sekitar galangan kapal sehingga kehadiran industri ini mampu menumbuhkan perekonomian di daerah.
Seperti diketahui, Adik Presiden RI Hashim Djojohadikusumo bercerita kemarahan Prabowo setelah mengetahui banyak sekali industri galangan kapal di Indonesia yang menganggur.
Padahal sejatinya banyak sekali permintaan kapal di Indonesia, yang pada akhirnya dipenuhi dengan produk impor dari pabrikan luar negeri. Bahkan, ada BUMN yang harus impor kapal dari luar negeri.
CEO Arsari Group itu menyatakan Prabowo sudah memberikan perintah tegas kepada Kementerian BUMN untuk membuat kapal di dalam negeri. Bila terus-terusan bertumpu ke luar negeri, pertumbuhan ekonomi tidak akan bisa dirasakan di dalam negeri.
"Galangan kapal yang dipakai harus di dalam negeri. Kalau kita bangun ke luar negeri, GDP negara itu yang hidup. Kita mau growth di dalam negeri," ungkapnya.
Pria yang diberikan titah sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang itu juga mengatakan memang selama ini seringkali kapal buatan Indonesia lebih mahal. Hal itu menjadi alasan utama banyaknya kapal yang dipesan dari luar negeri. Pemerintah akan mencari cara agar kapal di dalam negeri bisa bersaing harganya.
"Selalu ada alasan, kapal luar negeri lebih murah, kita periksa kenapa barang kita lebih mahal. Ternyata karena aturan dan perizinan dibuat oleh ya kita ngerti lah. Kalau kita pangkas dan hapus-hapuskan, dan kita kasih insentif untuk produsen galangan kapal, ternyata ya mungkin bisa," beber Hashim.
