Infografis
“Angka ini sekitar Rp215 triliun ini tentu sangat besar untuk APBN, karena di APBN 2025 itu angkanya lebih besar dari belanja modal yang hanya Rp190 triliun. Kemudian juga lebih besar dari belanja bantuan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat,” kata Annisa.
Dengan kebutuhan anggaran sebesar itu, kata dia lagi, tambahan pendanaan untuk program ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan porsi belanja lainnya yang cukup besar di APBN 2025, yakni 21,46 persen.
Pemerintah disebut telah merencanakan belanja lainnya, antara lain digunakan untuk bantuan kemasyarakatan Presiden dan Wakil Presiden, belanja operasional lembaga yang belum mempunyai bagian anggaran sendiri, antisipasi risiko fiskal, dukungan ketahanan pangan, hingga pembayaran kewajiban pemerintah.
“Jadi sebenarnya anggaran dari MBG dan tambahan anggaran yang diajukan oleh kementerian mungkin bisa dari sini, tapi mungkin hanya sedikit yang bisa diberikan untuk program-program itu,” ujarnya.
Beberapa saran lain untuk penganggaran pembiayaan program MBG adalah menggandeng kolaborasi pihak swasta dan lembaga filantropi agar beban APBN tak begitu berat, melakukan kolaborasi dengan kegiatan eksisting dengan output yang searah untuk menurunkan stunting serta meningkatkan kesehatan dan pendidikan.
“Perlu ada kolaborasi antarkementerian dan lembaga karena masing-masing kementerian, seperti misalnya Kementerian Kesehatan, itu kan ada program untuk pemberian nutrisi pada balita, untuk ibu hamil, hal-hal seperti itu sebenarnya bisa dikolaborasikan. Atau misalnya bantuan-bantuan sosial lain yang diperuntukkan hal yang sama, misalnya bantuan pangan untuk pendidikan, supaya anaknya bisa makan, ada PKH (Program Keluarga Harapan) dan segala macam. Jadi, perlu ada dirunut lagi program-programnya dan apa yang bisa dielaborasikan untuk menambah pembiayaan dari MBG ini,” kata Annisa.
