Infografis
Suara.com - Danantara dapat menjadi instrumen strategis untuk mengelola aset negara secara profesional. Namun, hal itu harus didukung oleh kepemimpinan yang kompeten, regulasi yang jelas, dan visi bisnis yang berorientasi jangka panjang.
"Presiden Prabowo harus berani mengambil langkah cepat dan strategis untuk memastikan Danantara tidak hanya berdiri, tetapi juga berhasil menciptakan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian Indonesia," ujar Ekonom INDEF, M Rizal Taufikurahman, seperti dikutip Senin (20/1/2025).
Rizal menuturkan, pendirian Danantara merupakan langkah krusial untuk membawa tata kelola aset negara ke level yang lebih tinggi.
Maka dari itu, pilihan untuk mendirikan lembaga mandiri atau menggabungkannya ke dalam superholding BUMN seperti Temasek di Singapura memerlukan keputusan strategis yang tidak boleh asal-asalan.
Baca Juga: Prabowo Mau Evaluasi Status PSN PIK 2 yang Jadi 'Kado' Jokowi ke Aguan
"Kelemahan struktural BUMN saat ini, termasuk inefisiensi dan konflik kepentingan, dapat membuat model superholding kurang efektif jika tidak ada reformasi menyeluruh. Sebagai lembaga SWF, Danantara dapat menarik investasi global dan meningkatkan transparansi, asalkan dirancang dengan aturan ketat dan diawasi secara independen. Tanpa langkah ini, risiko gagal seperti beberapa BUMN bermasalah akan semakin besar," ucap dia.
Ekonom INDEF ini melihat bahwa lambannya pembentukan Danantara mencerminkan lemahnya koordinasi antar-lembaga serta adanya dominasi kepentingan politik.
"Presiden Prabowo harus segera bertindak tegas dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah atau bahkan Perppu jika diperlukan. Strategi ini menunjukkan komitmen politik sekaligus memberikan kepastian hukum kepada pasar. Selain itu, melibatkan pakar independen dalam merancang regulasi adalah langkah penting untuk memastikan kredibilitas dan efektivitas. Mengabaikan langkah ini hanya akan memperpanjang ketidakpastian dan melemahkan posisi Indonesia di mata investor global," kata dia.
Terkait nada negatif ada kekhawatiran pengelolaan aset BUMN di bawah Danantara, Rizal menampik hal tersebut. Justru, dengan dikelola oleh Danantara secara profesional berstandar internasional, aset tersebut dapat menghasilkan nilai tambah yang signifikan.
"Pengalaman negara lain, seperti Norwegia dengan Government Pension Fund, menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan adalah kunci. Jika tidak, Indonesia hanya akan menambah daftar panjang kegagalan pengelolaan aset negara, beber dia.
Baca Juga: Resmikan 37 Proyek Ketenagalistrikan Serentak, Prabowo Anggap yang Terbesar di Dunia
Karena itu, Rizal menekankan bahwa Danantara harus menjadi katalisator bagi lembaga eksisting seperti INA, LPI, dan Danareksa, bukan pesaing. Dengan mandat yang berbeda namun saling melengkapi, lembaga-lembaga ini dapat menciptakan sinergi yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
"Dengan kata lain, pembagian tugas yang jelas dan koordinasi lintas lembaga merupakan keharusan ke depan demi membangun Indonesia yang lebih baik," pungkas dia.
