Infografis
Suara.com - Rupiah terhadap dollar AS terus mengalami pelemahan. Saat ini saja mata uang Garuda masih keok melawan dollar yang berada di level Rp 16.200.
Chief Investment Officer, Southeast Asia for Private Banking and Wealth Management, HSBC James Cheo mengatakan pelemahan rupiah akan masih terus terjadi di tahun 2025.
Nilai tukar Rupiah terhadap US Dolar (USD-IDR) akan menghadapi tekanan karena US Dolar yang semakin kuat, kami tetap optimis dengan Rupiah karena daya tarik imbal hasilnya. Kami memperkirakan nilai tukar USD-IDR akan mencapai 16.300 pada akhir tahun," kata James di Jakarta, Kamis (9/1/2025).
Kata dia, pelemahan rupiah ini membuat Bank Indonesia diperkirakan melakukan tiga kali penurunan suku bunga acuan di tahun 2025.
Baca Juga: Efek Bergabung BRICS, Rupiah Semringah Lawan Dolar AS
" BI baka) turunkan suku bunga 35 basis poin di kuartal pertama dan 50 basis poin di kuartal kedua. Dengan demikian, suku bunga acuan akan turun mennjadi 5,25% pada bulan Juni dari 6% saat ini," katanya.
Penurunan suku bunga BI di awal tahun ini memperkuat rekomendasi untuk berinvestasi lebih banyak pada obligasi Rupiah dan obligasi berkualitas tinggi yang diterbitkan oleh BUMN.
Sementara itu ekonomi Indonesia di tahun 2025 diprediksi akan diuntungkan dari kombinasi antara pembangunan infrastruktur, diversifikasi ekspor, dan konsumsi domestik yang kuat. Kebijakan pemerintah yang berkelanjutan menjadi faktor kunci.
" Ekonomi Indonesia kemungkinan akan mengalami investasi yang signifikan di bidang infrastruktur dan permintaan domestik yang sehat," jelasnya.
Wktivitas manufaktur di Indonesia yang tercermin dari Purchasing Manager Index (PMI) menunjukkan tanda-tanda awal pemulihan.
Baca Juga: BI Catatkan Aliran Modal Asing Deras Masuk ke RI Selama 2024, Tapi Rupiah Terkapar Lemah
Yang menggembirakan, inflasi diperkirakan akan tetap di bawah level tengah target Bank Indonesia sebesar 2,5%, dan kebijakan fiskal yang cermat akan memberikan fondasi yang stabil untuk pertumbuhan.
Defisit fiskal diproyeksikan tetap di bawah 3% dari PDB, yang memungkinkan pemerintah untuk mempertahankan belanja infrastruktur dan kesejahteraan sosial," tandasnya.
