Infografis
Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta industri perbankan tetap perlu mencermati risiko pasar dan risiko likuiditas. Hal ini dikarenakan ketidakpastian ekonomi global yang bisa mempengaruhi ekonomi Indonesia masih berlanjut di 2025.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan 'Trump Effect' berpotensi memicu peningkatan harga komoditas dan inflasi ke depan. Serta mendorong beberapa bank sentral melakukan pemangkasan suku bunga.
"Di tengah potensi kembali meningkatnya ketidakpastian global seperti risiko ketidakpastian suku bunga, perkembangan ekonomi Tiongkok, serta kebijakan tarif perdagangan yang tinggi yang dapat memicu trade war, sehingga berpotensi meningkatkan tekanan terhadap ekonomi domestik," kata Dian Ediana Rae dalam siaran pers yang diterima, Kamis (2/1/2025).
Tidak hanya itu, OJK selalu mengimbau perbankan untuk mempertahankan komposisi pendanaan yang optimal melalui peningkatan proporsi dana murah, memperluas produk dalam rangka pendalaman pasar keuangan.
Baca Juga: Aturan Baru, Anak Muda di Bawah 18 Tahun Tak Boleh Pakai Paylater
"Serta mengelola likuiditas secara strategis dengan mempertimbangkan proyeksi perkembangan perekonomian di masa depan untuk memastikan keseimbangan antara aset dan kewajiban, dan menghindari mismatch pendanaan jangka pendek dan pembiayaan jangka panjang," imbuhnya.
Untuk itu OJK telah menerbitkan beragam ketentuan perbankan dalam bentuk Peraturan maupun Surat Edaran OJK yang bertujuan untuk memperkuat kinerja industri perbankan agar fungsi intermediasi terus tumbuh positif diikuti dengan penguatan likuiditas.
Dalam hal penguatan likuiditas perbankan, OJK menerbitkan ketentuan dengan menetapkan rasio likuiditas jangka pendek yang comparable dan reliable bagi seluruh Bank Umum Konvensional (termasuk Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 1 Non Asing) serta selaras dengan standar internasional (Basel).
Aturan POJK Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan atas POJK Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio/LCR) bagi Bank Umum serta POJK Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas POJK Nomor 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio) bagi Bank Umum.
Baca Juga: Pemerintah Diminta Segera Keluarkan Aturan Pengalihan Pengawasan Kripto
