Infografis
Suara.com - Rencana pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% per 1 Januari 2025 menuai pro dan kontra di masyarakat. Berbagai pihak menyuarakan pendapat mereka terkait kebijakan yang dinilai kontroversial ini.
Di tengah kegaduhan akibat kebijakan kenaikan pajak yang diprediksi makin mencekik masyarakat, Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum PBNU, melakukan pembelaan terhadap pemerintah dan menekankan transparansi.
"Masyarakat perlu memahami konteks, agenda, dan problematika yang melahirkan urgensi penyesuaian pajak ini, serta bagaimana nalar fiskalnya," ujar Yahya, dikutip dari keterangan resminya.
Ia berharap, pemerintah bisa memberi penjelasan komprehensif yang membantu masyarakat memahami kebijakan ini secara lebih jernih, sehingga tidak terjebak pada tuntutan-tuntutan parsial yang dapat mengganggu hubungan dialogis antara pemerintah dan masyarakat.
Pemerintah: Kenaikan PPN untuk Stabilitas Ekonomi
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa kenaikan PPN diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara dan menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. "Kebijakan ini bersifat selektif dan hanya menyasar barang dan jasa kategori mewah atau premium," tegas Sri Mulyani.
Pemerintah juga menjanjikan berbagai stimulus dan insentif perpajakan untuk melindungi masyarakat menengah ke bawah, termasuk bantuan pangan, diskon listrik, dan insentif pajak untuk UMKM.
Meski pemerintah telah memberikan penjelasan, rencana kenaikan PPN tetap mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Sebuah petisi online menuntut pembatalan kenaikan PPN telah mendapat dukungan lebih dari 90.000 tanda tangan.
Dampak Kenaikan Pajak
Baca Juga: Respons Menohok Ahok Soal Kenaikan PPN 12 Persen: Mau Mungut dari Mana?
Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang direncanakan pemerintah Indonesia mulai 1 Januari 2025 menimbulkan berbagai dampak buruk yang dikhawatirkan akan mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Berikut adalah beberapa dampak negatif yang diidentifikasi oleh para ekonom dan pengamat.
