Infografis
Suara.com - Negara tetangga, Vietnam mengambil langkah berani dalam upaya reformasi birokrasi dengan rencana pengurangan signifikan jumlah kementerian dan lembaga negara.
Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, mengurangi birokrasi, dan mengalokasikan dana lebih banyak untuk proyek pembangunan. Sementara itu, Indonesia masih mempertahankan struktur pemerintahan yang lebih besar.
To Lam, pemimpin Partai Komunis Vietnam (VCP) yang menginisiasi reformasi ini, dikutip via Bloomberg, menyatakan bahwa tujuannya adalah membentuk pemerintah Vietnam yang "ramping, kompak, kuat, efisien, efektif, dan berdampak". Rencana ini mencakup pengurangan 15-20% unit kementerian dan lembaga negara, serta pengurangan jumlah pegawai negeri.
Beberapa langkah konkret dalam reformasi ini meliputi:
1. Penggabungan kementerian utama:
- Kementerian Keuangan dengan Kementerian Perencanaan dan Investasi
- Kementerian Transportasi dengan Kementerian Konstruksi
- Kementerian Tenaga Kerja, Penyandang Disabilitas, dan Sosial dengan Kementerian Dalam Negeri
2. Restrukturisasi lembaga partai dan pemerintah:
- Penggabungan Komisi Pusat Urusan Luar Negeri dan Komite Hubungan Luar Negeri Majelis Nasional ke dalam Kementerian Luar Negeri
3. Pembubaran dan penggabungan lembaga media milik negara
Nguyen Dinh Cung, mantan direktur Institut Pusat Manajemen Ekonomi Vietnam, menyatakan bahwa reformasi ini akan "meningkatkan efisiensi ekonomi secara signifikan" dan menyelesaikan sebagian tumpang tindih kelembagaan.
Langkah ini dinilai cukup berani. Terlebih lagi, Vietnam memilih untuk menurunkan pajak dari 10% menjadi 8% demi menggenjot ekonomi negara, terutama penopang ekonomi masyarakat. Ketika Vietnam bergerak agresif mengurangi birokrasi dan berupaya meningkatkan ekonomi rakyat mereka, Indonesia masih mempertahankan struktur pemerintahan yang lebih besar dan justru menaikkan pajak jadi 12% yang dinilai semakin memberatkan masyarakat.
Baca Juga: Pengusaha Sebut Investasi Industri Petrokimia Masih Terganjal Regulasi
Sebagai perbandingan, saat ini Vietnam memiliki 22 Kementerian dan akan dikurangi, setidaknya menjadi 19 kementerian saja. Sedangkan Indonesia bertambah jadi 34 kementerian tanpa ada rencana pengurangan. Dengan kabinet yang gemuk ini, pemerintah Indonesia menghabiskan anggaran setidaknya Rp1.016,1 triliun (2024).
