Infografis
"Perlu dipahami juga, isu pengupahan ini akan berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja di sektor padat karya, seperti perusahaan garmen dan sepatu, sudah menyusun anggaran kerja tahun depan berdasarkan aturan lama. Ketika perubahan mendadak terkait pengupahan, maka dapat mengganggu operasional mereka, bahkan berisiko pada penyerapan tenaga kerja," ungkap dia.
"Kebijakan ini juga perlu ditanggapi secara bijak oleh pemerintah, sehingga memberikan iklim usaha yang efisien, berdaya saing, dan dapat diprediksi oleh pelaku usaha," tambah Shinta.
Lanjut Shinta mengatakan, Apindo juga menyerukan pemerintah untuk melakukan reformasi struktural di berbagai sektor strategis, seperti:
Perdagangan: Pemerintah perlu memberikan kepastian regulasi impor dan mengurangi biaya ekspor untuk mendorong daya saing di pasar internasional.
Keuangan: Pemerintah perlu memperluas akses pendanaan bagi sektor-sektor usaha yang membutuhkan, khususnya sektor padat karya dan UMKM.
Infrastruktur dan logistik: Pemerintah perlu mengurangi hambatan distribusi barang dan jasa untuk meningkatkan efisiensi bisnis.
"Efisiensi, berdaya saing, dan dapat diprediksi ini adalah elemen penting yang dibutuhkan pelaku usaha dalam dan luar negeri untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan reformasi yang tepat, pemerintah dapat memperbaiki tren perlambatan ekonomi dan menarik lebih banyak investasi yang datang ke Indonesia," tegas dia.
