“Inovasi sistem digital pada Katalog Elektronik Versi 6.0 memungkinkan masyarakat untuk memantau proses pengadaan pemerintah dengan lebih baik. Informasi mengenai harga, spesifikasi produk, hingga gambar dapat diakses oleh siapa saja. Kami berharap fitur baru ini akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam transaksi pengadaan,” ujar Hendi.
Katalog elektronik V6 telah diterapkan di lima Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) sebagai proyek percontohan, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, LKPP, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Dengan peluncuran resmi oleh Presiden RI, seluruh K/L/Pemda diharapkan untuk mulai menggunakan katalog V6 mulai 1 Januari 2025.