Pemerintah Ogah Pensiunkan PLTU Tahun 2040, Adik Prabowo Sebut Tak Bisa Tutup Total

M Nurhadi Suara.Com
Selasa, 10 Desember 2024 | 16:14 WIB
Pemerintah Ogah Pensiunkan PLTU Tahun 2040, Adik Prabowo Sebut Tak Bisa Tutup Total
Adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo dan juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra M Iriawan [Suara.com/M Yasir]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo, menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia tidak akan menutup semua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang menggunakan batu bara pada tahun 2040, melainkan akan mengurangi operasionalnya secara bertahap.

Dalam acara sosialisasi hasil COP29 di Azerbaijan yang diadakan di Jakarta pada hari Selasa, Hashim, yang juga merupakan Kepala Delegasi Indonesia untuk COP29, ingin mengklarifikasi pernyataan yang menyebutkan adanya rencana untuk menghentikan seluruh operasi PLTU pada tahun 2040. Ia menegaskan bahwa tidak ada rencana seperti itu.

"Seolah-olah Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menutup semua sumber listrik dari batu bara paling lambat tahun 2040, itu tidak benar. Saya tidak mengatakan demikian di Baku. Yang saya sampaikan adalah mulai dari 2025 hingga 2040, 75 persen dari pusat tenaga listrik akan berasal dari energi baru dan terbarukan, 25 persen dari nuklir sebesar 5 gigawatt dan 22 ribu watt dari gas alam atau LNG," jelas Hashim.

Ia menambahkan bahwa penutupan seluruh PLTU berbasis batu bara hingga tahun 2040 tidak realistis, sehingga ia meralat berita yang menyatakan sebaliknya. "Kami menganut prinsip pengurangan bertahap, bukan penutupan total," tegasnya.

Baca Juga: Apa Pekerjaan Asli Yudha Arfandi? Eks Tamara Tyasmara Ngakunya Pengusaha Batu Bara, Eh Ternyata ...

Hashim juga menyatakan bahwa Indonesia tidak memilih jalan ekstrem dengan menutup semua PLTU pada tahun 2040, karena hal tersebut dapat berdampak negatif pada perekonomian dan aktivitas industri secara umum.

Ia memastikan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan terus berupaya mencapai komitmen yang telah diratifikasi sebelumnya dalam berbagai perjanjian internasional, termasuk Perjanjian Paris pada tahun 2015. Namun, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di samping itu, Indonesia berkomitmen untuk melakukan transisi sumber energinya ke sumber yang lebih ramah lingkungan dengan mendorong penggunaan energi panas bumi (geotermal), tenaga air, dan tenaga angin.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI