Infografis
Suara.com - Pemerintah telah resmi memberlakukan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen untuk barang mewah. Kebijakan ini dipastikan akan berdampak pada kenaikan harga berbagai barang dan jasa.
Pemerintah pun berjanji akan menyiapkan berbagai insentif untuk meredam dampak negatif dari kenaikan PPN tersebut.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan, pemerintah tengah melakukan finalisasi insentif fiskal untuk tahun 2025 sebagai kompensasi dari kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen.
Insentif yang dimaksud mencakup Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian mobil listrik dan PPN DTP untuk sektor properti.
"Sedang dikaji untuk menyeimbangkan dampak PPN 12 persen, kita kan memberikan usulan beberapa skema insentif fiskal khususnya PPN DTP dan PPnBM DTP," kata Susiwijono dikutip Antara, Senin (9/12/2024).
Saat ini pemerintah tengah mengkaji mengenai analisis dampak insentif tersebut terhadap sektor-sektor perekonomian secara keseluruhan. Pematangan ini dilakukan agar pemerintah tidak salah ambil langkah saat penerapan PPN 12 persen tahun depan.
"Iya kan harus dihitung semua sektor, dampaknya berapa, sektor yang dapat selama inikan properti otomotif yang sudah ada skemanya. jadi lebih mudah kalau menggulirkan, dan dampaknya sudah jelas sejak pandemi kan dapat itu," jelasnya.
Selain itu, Susiwijono memastikan bahwa pemberian insentif fiskal nantinya tidak akan bertentangan dengan kebijakan tarif PPN 12 persen menjadi atas barang mewah pada tahun depan.
Menurutnya, pemberian insentif ini khusus dilakukan pada sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian dan berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan rakyat, serta telah berjalan selama beberapa tahun terakhir.
Baca Juga: PPN 12 Persen dan Tax Amnesty: Prabowo Warisi Kebijakan Jokowi Pro-Orang Kaya
Meskipun demikian, dirinya belum dapat memberikan informasi detail terkait kapan teknis aturan tersebut bakal diterbitkan. Nantinya, Kementerian Keuangan menjadi kementerian yang berwenang mengeluarkan aturan itu dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
