Infografis
Sementara itu, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Yudi Sastro, menyampaikan komitmen Kementerian Pertanian untuk mendukung penuh program ini melalui mekanisasi pertanian dan peningkatan infrastruktur pengolahan hasil panen.
“Sesuai arahan Bapak Mentan Andi Amran Sulaiman, kami akan memastikan dukungan sarana dan prasarana seperti vertical dryer dan modernisasi alsintan agar hasil panen masyarakat memiliki kualitas terbaik dan bernilai ekonomi tinggi,” ungkapnya.
Menepis Miskonsepsi dan Membangun Dialog Menanggapi isu penolakan yang muncul, John Gluba Gebze menegaskan bahwa isu tersebut berkembang di luar Papua Selatan dan tidak mencerminkan aspirasi masyarakat setempat.
“Penolakan itu lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan yang berkembang di Jakarta. Faktanya, masyarakat Papua Selatan mendukung program ini selama tetap menghormati hak-hak adat dan memberikan manfaat nyata bagi mereka,” tegasnya.
Ia mendorong semua pihak untuk duduk bersama, membangun dialog, dan mencari solusi yang terbaik.
“Penting bagi pemerintah pusat dan pihak terkait untuk terus melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek ini,” ujarnya.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat adat, John optimis bahwa program PSN Pangan akan membawa perubahan signifikan bagi Papua Selatan. Selain memperkuat ketahanan pangan nasional, program ini diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penguatan ekonomi lokal, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja baru.
“Ini adalah kesempatan emas bagi Papua Selatan untuk menjadi pionir pembangunan pangan nasional. Melalui program ini, kita tidak hanya memajukan sektor pertanian, tetapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat untuk generasi mendatang,” tutup John.
Baca Juga: Kasus Dugaan Mark Up Pengadaan Asam Semut Karet Kementan, KPK Cegah 8 Orang ke Luar Negeri
