Prabowo Belum Pernah Berkantor di IKN Sejak jadi Presiden! Proyeknya Dipertanyakan, Ini Kata AHY

Minggu, 01 Desember 2024 | 17:37 WIB
Prabowo Belum Pernah Berkantor di IKN Sejak jadi Presiden! Proyeknya Dipertanyakan, Ini Kata AHY
Ilustrasi. Semenjak dilantik pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto tampaknya belum juga menginjakkan kakinya kembali di Ibu Kota Nusantara (IKN). Jangankan mengunjungi, berkantor pun belum pernah.
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Semenjak dilantik pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto tampaknya belum juga menginjakkan kakinya kembali di Ibu Kota Nusantara (IKN). Jangankan mengunjungi, berkantor pun belum pernah dilakukan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

Meski demikian, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur akan dilanjutkan dengan fokus pada penyelesaian pusat pemerintahan.

"IKN juga banyak yang bertanya apakah akan dilanjutkan? Pak Presiden Prabowo sudah menyampaikan dengan jelas bahwa akan melanjutkan pembangunan IKN. Tetapi, akan lebih difokuskan pada penyelesaian pusat pemerintahan," kata AHY dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta seperti dikutip Antara, Minggu (1/12/2024).

AHY mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo sudah menyatakan bahwa pembangunan IKN akan tetap berjalan, difokuskan pada pengembangan pusat pemerintahan meliputi fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Baca Juga: UMR Naik 6,5 Persen Mulai 2025, Menteri Investasi Buka Suara

"Jadi (penyelesaian pembangunan) IKN itu lebih pada central for government, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Jadi, itu yang kita akan fokuskan terlebih dahulu," ujar AHY.

Menurut AHY, meskipun pembangunan IKN dilanjutkan, anggaran yang terbatas menjadi tantangan besar dalam proyek tersebut.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk menarik investasi dari dalam dan luar negeri guna mendanai berbagai proyek infrastruktur, termasuk pembangunan IKN.

"Karena, memang anggaran juga harus kita bagi-bagi ke sektor yang lain. Ini kan selalu dihadapkan pada limit keterbatasan fiskal kita, itulah mengapa kita berupaya untuk menarik investasi dari berbagai sumber dalam maupun luar negeri untuk berbagai proyek infrastruktur," ucap AHY.

AHY juga berharap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dapat berperan penting dalam pembangunan ini. Selain sebagai mitra strategis pemerintah, dapat menghubungkan sektor swasta, baik pengusaha besar maupun UMKM, untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur IKN.

Baca Juga: The Economist Kritik Lawatan Prabowo ke Luar Negeri, Istana: Media di Indonesia Jangan Ikut-ikutan

"Saya berharap teman-teman Kadin, selain sebagai mitra strategis pemerintah, tapi fungsi kedua sebagai wadah asosiasi dari para pengusaha baik papan atas sampai dengan pengusaha UMKM, mari kita libatkan semua dalam pembangunan infrastruktur," tutur AHY.

Dia juga mengaku bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan otorita IKN untuk merapikan perencanaan pembangunan pusat pemerintahan, termasuk fasilitas untuk legislatif dan yudikatif di IKN.

"Nanti kita bekerja sama, berkoordinasi ketat dengan Otorita IKN, Pak Basuki (Ketua OIKN) misalnya di sana yang juga kita sama-sama sedang merapikan untuk perencanaan pembangunan center for legislative untuk parlemen dan juga untuk yudikatif," kata AHY.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI