Infografis
Suara.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan memberikan sinyal positif terkait kemungkinan penundaan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%.
Luhut menyampaikan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan berbagai opsi untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk kemungkinan menunda implementasi PPN 12% yang semula dijadwalkan pada 1 Januari 2025.
"Hampir pasti diundur (kenaikan PPN 12%), biar dulu jalan tadi yang ini (menunggu kebijakan stimulus?) Ya kira-kira begitu," kata Luhut di Kuningan Timur, Jakarta, Rabu (27/11/2024).
Mantan Menko Kemaritiman dan Investasi ini bilang seharusnya pemerintah terlebih dahulu untuk memberikan stimulus fiskal sebelum menaikkan tarif PPN yang kini banyak diprotes masyarakat dan kalangan pengusaha.
Baca Juga: BYD Terpuruk dalam Studi Hak Asasi Manusia Industri EV, Mercedes Paling Tangguh
"Ini kan harus lebih dulu diberikan stimulus kepada rakyat yang ekonominya susah," katanya.
Salah satu stimulus yang sedang digodok adalah pemberian stimulus tarif listrik bagi golongan tertentu. "Karena kalau diberikan nanti ke rakyat takut dijudikan lagi nanti. Ke listrik, kira-kira begitu. Saya kira nanti akan difinalkan, tapi rancangannya, usulannya begitu," katanya.
Sebelumnya pemerintah berencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025.
Pemerintah menegaskan, kebijakan ini sudah menjadi amanat undang-undang dan wajib dijalankan. Kenaikan PPN ini berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Baca Juga: Nyoblos di TPS 008 Bojong Koneng, Pesan Menohok Prabowo soal Menang-Kalah di Pilkada
