Infografis
Suara.com - Elon Musk, salah satu orang terkaya di dunia yang kini dekat dengan Donald Trump, mendorong pembentukan sebuah departemen untuk mengurangi pengeluaran pemerintah Amerika Serikat selama beberapa bulan terakhir.
Dikutip via Al Jazeera, pada 12 November lalu Presiden terpilih Donald Trump mengumumkan bahwa Musk dan Vivek Ramaswamy, seorang pengusaha dan mantan kandidat presiden dari Partai Republik, akan memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE).
DOGE direncanakan sebagai departemen penasihat luar yang akan bekerja sama dengan Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB), yang bertanggung jawab membantu presiden dalam menyusun proposal anggaran untuk disampaikan ke Kongres. Musk memberikan kredensial resmi departemen tersebut melalui platform media sosial X yang dimilikinya.
Musk berjanji untuk memotong anggaran tahunan pemerintah AS sebesar $2 triliun, atau lebih dari sepertiga total anggaran, dan ingin mengurangi jumlah lembaga dari 428 menjadi 99.
Ramaswamy juga menyatakan rencananya untuk mengurangi 75 persen tenaga kerja pemerintah federal, yang saat ini berjumlah sekitar 2 juta orang. Jika rencana ini terealisasi, sekitar 1,5 juta orang akan kehilangan pekerjaan.
Untuk mendukung upaya ini, Trump menunjuk anggota Kongres Republik Marjorie Taylor Greene untuk memimpin subkomite DOGE di Dewan Perwakilan Rakyat. Subkomite ini akan merumuskan rencana pemecatan pegawai pemerintah.
Meskipun demikian, DOGE tidak akan memiliki posisi kabinet resmi yang memerlukan pembentukan lembaga baru dan persetujuan Kongres.
Musk mengakui bahwa langkah ini mungkin akan menyebabkan kesulitan sementara tetapi menegaskan bahwa hal itu diperlukan untuk kesejahteraan jangka panjang. Ia juga mengkritik sejumlah program pemerintah dan mempertanyakan keberadaan pegawai tertentu di pemerintahan kepada 205 juta pengikutnya di X.
Musk dan Ramaswamy berargumen bahwa Trump dapat memangkas pekerjaan pemerintah secara sepihak berdasarkan kebijakan bernama Schedule F, yang memungkinkan presiden untuk mengklasifikasikan pegawai sipil sebagai pegawai yang dapat dipecat tanpa perlindungan pekerjaan.
Namun, para ahli etika memperingatkan bahwa Musk memiliki konflik kepentingan yang signifikan karena banyak perusahaannya memiliki kontrak besar dengan pemerintah. SpaceX, misalnya, menerima kontrak senilai $3,8 miliar pada tahun fiskal 2024 dari NASA dan Departemen Pertahanan.
