Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM), Muhaimin Iskandar, mengharapkan agar bantuan bagi korban judi online dapat dikelola melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK.
"Kita berharap korban judi online ini bisa ditangani melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK," kata Muhaimin saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Muhaimin menjelaskan bahwa pemerintah belum mendiskusikan bantuan sosial untuk mereka yang terdampak judi online. Berdasarkan informasi yang diperoleh, pasien yang menjalani rehabilitasi kecanduan judi online, terutama di RS Cipto Mangunkusumo, termasuk dalam layanan perawatan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
Menurut Muhaimin, dampak dari judi online jelas berkontribusi pada peningkatan jumlah penduduk miskin di Indonesia dan dapat dianggap sebagai bencana sosial.
Baca Juga: Rekam Jejak Alwin Jabarti Kiemas, Si CEO Keponakan Megawati yang Tersandung Kasus Judi Online
"Jadi, judi online itu menambah jumlah kemiskinan baru. Itu artinya bencana sosial. Harus diperhatikan secara serius," kata Muhaimin.
Ia juga mencatat bahwa jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia masih sekitar 2,3 juta orang, atau sekitar 0,8 persen dari total populasi, serta 23-24 juta orang atau 8,3 persen dari populasi termasuk dalam kategori miskin.
Pemerintah berupaya untuk mengubah paradigma bantuan sosial menjadi program pemberdayaan yang menyasar penduduk dengan kategori miskin ekstrem.
Program pemberdayaan ini mencakup pelatihan, akses permodalan, penciptaan pasar, pengembangan kelas UMKM, dan peningkatan kapasitas para pelaku ekonomi masyarakat, terutama dalam hal ketersediaan bahan baku produksi.
Baca Juga: Silsilah Alwin Jabarti Kiemas, Tersangka Judi Online Komdigi Masih Kerabat Megawati?
