Infografis
Suara.com - Pemanfaatan energi terbarukan sebagai sumber penyediaan listrik dapat menjadi salah satu strategi mencapai swasembada energi Indonesia. Melalui arahan Presiden Prabowo pada Pidato Pelantikan, Indonesia akan berfokus pada pengelolaan energi terbarukan untuk mencapai swasembada energi sesuai dengan Asta Cita.
Arahan ini menjadi acuan utama penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, khususnya di bidang ketenagalistrikan.
Menurut Kementerian ESDM, potensi energi terbarukan di Indonesia sebesar mencapai 3.686 GW. Bahkan kajian IESR (2022) mengindikasikan adanya potensi energi terbarukan yang lebih besar, mencapai lebih dari 7.800 GW, dengan lebih dari 75 persen merupakan sumber energi surya.
Namun, besarnya potensi energi terbarukan yang ada belum termanfaatkan secara optimal, khususnya di daerah pedesaan.
Walaupun rasio elektrifikasi telah mendekati 100 persen, namun saat ini masih terdapat beberapa tantangan, antara lain kualitas layanan ketenagalistrikan yang tidak merata antar wilayah, ketergantungan terhadap energi fosil yang tinggi, rendahnya pemanfaatan sumber energi terbarukan setempat, serta jauhnya jarak antara sumber daya energi terbarukan dengan pusat beban/ permintaan energi listrik (spatial mismatch).
Data dari KESDM hingga November 2024, menunjukan masih ada sekitar 86 desa yang belum memiliki akses listrik. Maka dari itu, perlu didorong pembangunan pembangkit listrik terbarukan sesuai potensi energi setempat dan dedieselisasi, pembangunan jaringan distribusi dan terisolasi serta pengembangan listrik pedesaan.
Penggunaan listrik terbarukan juga dapat mendukung penurunan impor energi dan mendukung tercapainya target stok infrastruktur dalam pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik per kapita dapat menunjukkan majunya perekonomian suatu negara.
Untuk meningkatkan akses listrik terbarukan, Indonesia perlu mendorong pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan teknologi digital yang dapat mendukung peningkatan konektivitas dan integrasi listrik terbarukan bernilai tambah.
Kebutuhan pembiayaan infrastruktur ketenagalistrikan nasional, termasuk pembangunan infrastruktur listrik di pedesaan sangat besar, sehingga Pemerintah terus mendorong pelibatan investasi dari sektor swasta.
Baca Juga: Badai Bert Lumpuhkan Irlandia dan Inggris: Ribuan Rumah Tanpa Listrik, Transportasi Lumpuh
Deputi Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas, Ervan Maksum mengatakan bahwa untuk mencapai target transisi energi tidak bisa hanya mengandalkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja.
