Infografis
Suara.com - Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian pemerintahan dalam beberapa dekade terakhir. Namun, pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan inklusif masih menjadi tantangan besar.
Meskipun ada upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan, realitanya, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tergolong moderat dan belum mampu membawa negara ini keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).
Hal tersebut diungkapkan oleh Founder dan Ekonom Senior Core Indonesia Hendri Saparini dalam acara Core Economic Outlook 2025 di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, Sabtu (23/11/2024).
"Perlu lompatan pertumbuhan ekonomi agar Indonesia dapat keluar dari middle income trap," kata Hendri.
Salah satu cara yang ia sarankan agar Indonesia berhasil keluar dari jebakan itu adalah dengan melakukan revitalisasi industri melalui 4 strategi inkulsifitas, sustainabilitas, dan adopsi teknologi.
"Namun strategi ini perlu perencanaan dan pendekatan baru pada kebijakan dan program turunnya dengan mengoptimalkan semua instrumen kebijakan," katanya.
4 strategi itu diantaranya adalah pertama, dengan melakukan harmonisasi kebijakan fiskal, perdagangan, industri dan investasi. Kedua, melakukan hard-soft infrastructure terintegrasi. Ketiga, melakukan revitalisasi industri dan industrilisasi dan keempat adalah dengan melakukan sinergi BUMN, swasta dan UMKM.
"Harus dibangun sinergitas dan kolaborasi BUMN-swasta-UMKM dan koperasi untuk menguatkan struktur industri nasional serta mendorong efisiensi dan daya saing nasional," papar Hendri.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 diprediksi akan melambat. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, mulai dari melemahnya konsumsi rumah tangga hingga ketidakpastian global.
Baca Juga: Prabowo Ingin Ekonomi RI Terbang 8 Persen, Faktanya Tahun Depan Makin Berat
Menurut studi Economic Outlook 2025 yang dilakukan oleh CORE Indonesia, perlambatan konsumsi rumah tangga disebabkan oleh beberapa faktor, seperti efek setelah pandemi, dominasi sektor informal di pasar tenaga kerja, dan kebijakan ekonomi yang kurang berpihak pada kelas menengah.
