Infografis
Suara.com - Tekanan ekonomi global yang berimbas pada Indonesia, ditambah dengan sejumlah kebijakan domestik, telah membuat kelompok kelas menengah di Tanah Air semakin suram dan terhimpit.
Kondisi ini diperkirakan akan berlanjut hingga tahun 2025, mengancam daya beli dan kualitas hidup masyarakat yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Hal tersebut dikatakan Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohamad Faisal dalam acara Core Economic Outlook 2025 di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, Sabtu (23/11/2024).
"Perlambatan konsumsi Indonesia akan terus berlanjut pada 2025 khususnya bagi kelompok kelas menengah," ungkap Faisal.
Baca Juga: Menteri Bappenas Bingung, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Mandek di 5% Selama 20 Tahun Terakhir
Dari data yang disampaikan Faisal terlihat bahwa pada 2023 proporsi kelas menengah pada struktur penduduk Indonesia tercatat sebesar 17,44%, angka tersebut turun 4% poin bila dibandingkan dengan level pra pandemic yakni mencapai 21,45% pada 2019.
Disisi lain masyarakat kelas aspiring middle class (AMC) pada tahun 2023 tercatat sebanyak 49,47% atau meningkat dari jumlah masyarakat AMC yang sebanyak 48,20% pada tahun 2019.
"Ini artinya apa kelompok kelas menengah makin mengkhawatirkan, pendapatan mereka turun, tabungan merka makin menipis. Kondisinya sekarang "mantap" (makan tabungan)," cetus Faisal.
Diakui Faisal penurunan kelas menengah telah terjadi sejak sebelum pandemi Covid-19 dan kondisinya makin suram pasca pandemi hingga saat ini.
Jika konsumsi melambat, maka sudah pasti akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sehingga, pertumbuhan ekonomi juga bisa terancam melambat akibat menyusutnya konsumsi masyarakat.
Baca Juga: Bongkar Mitos SCBD: Realita Hidup Pekerja Kerah Putih Gaji Dua Digit
Menurut Faisal, kelas menengah, khususnya menengah-bawah, adalah motor utama pertumbuhan ekonomi yang menyumbang hingga separuh dari total konsumsi rumah tangga.
"Ingat kelompok ini (kelas menengah) hampir 90% sehingga akan memberikan tekanan terhadap daya beli," paparnya.
Guna mengatasi masalah ini, katanya, pemerintah perlu membuat kebijakan fiskal yang pro terhadap kelas menengah. Berbeda dengan bansos untuk masyarakat miskin, pemerintah dinilai perlu membagikan bansos produktif untuk masyarakat kelas menengah, seperti penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi.
Selain itu, subsidi untuk kalangan masyarakat kelas menengah ini juga perlu diperluas. Namun Faisal mengingatkan bahwa subsidi ini pun harus selalu tepat sasaran.
"Jangan justru membuat kebijakan yang justru menahan kenaikan daya beli, seperti PPN yang naik, harga BBM yang naik," pungkasnya.
