Heboh! Ahli Pertambangan Bantah Kerugian Lingkungan Bisa Dipidana

Suara.com - Guru Besar Pertambangan Universitas Hasanudin Prof Dr Ir Abrar Saleng SH memberikan keterangan mengejutkan.

Sebagai ahli yang dihadirkan dalam sidang tindak pidana korupsi tata niaga timah dengan terdakwa Helena Liem dkk, Abrar menegaskan bahwa kerugian lingkungan tidak akan bisa dikenakan pidana bagi pemegang IUP yang masih aktif.

“Meskipun terjadi illegal mining?” Tanya JPU

“Jangan ngomong-ngomong illegal mining bu. Kalau illegal mining kita ditangkap polisi bu. Karena ibu bilang ini kerugian negara, jadinya kita disini, kalau illegal mining itu urusan polisi,” jelas Abrar, Rabu, (20/11/2024).

Guru Besar Universitas Hasanudin itu lebih lanjut menjelaskan bahwa jaksa tidak memahami masalah aturan hukum pertambangan. Pelanggaran dalam perkara itu harusnya masuk dalam ranah administrasi.

Abrar menjelaskan, pelanggaran pidana harusnya ditegakkan kepada perusahaan yang mengelola tambang ilegal, bukan berizin. Penegakkan hukum pun ranahnya polisi dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dari Kementerian ESDM.

Abrar Saleng, Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) menyebut bahwa aktivitas penambangan di Kepulauan Bangka Belitung bukanlah kegiatan ilegal, lantaran memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masih aktif.

“Jika sebuah perusahaan pertambangan memiliki izin usaha penambangan (IUP) maka maka setiap pelanggaran yang dilakukan masuk dalam sanksi administrasi dan bukan pidana,” kata Abrar.

Abrar menjelaskan bahwa BUMN dapat melakukan kerjasama dengan mitra jasa pertambangan yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dan didasari dengan perjanjian kerjasama. Dasar hukumnya diatur dalam pasal 124 ayat (3) UU Minerba juncto pasal 137 ayat (3) PP No 96 Tahun 2021.

Abrar menilai telah terjadi kekeliruan mendasar dalam memahami kepemilikan atas cadangan mineral di lahan IUP PT Timah yang belum dikelola pemiliknya. Akibatnya terjadi tuduhan illegal mining dan tindak pidana korupsi.