Program Makan Bergizi Gratis Cuma Dongkrak PDB 0,06%, Sektor Pendidikan Rugi Rp27 Triliun

Selasa, 19 November 2024 | 16:09 WIB
Program Makan Bergizi Gratis Cuma Dongkrak PDB 0,06%, Sektor Pendidikan Rugi Rp27 Triliun
Uji coba makan bergizi gratis di SDN 04 Cipayung, Jakarta Timur, Senin (26/8/2024). (Foto dok. Pemprov DKI)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Direktur Ekonomi Center for Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, baru-baru ini mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak jangka panjang dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut hasil modeling yang dilakukan CELIOS, program unggulan pemerintah ini justru berpotensi menghambat kemajuan sektor pendidikan.

Meskipun MBG diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, alokasi anggaran yang besar dari sektor pendidikan justru menimbulkan dilema.

Nailul Huda menjelaskan bahwa penggunaan dana pendidikan untuk membiayai MBG hanya akan memberikan kontribusi yang sangat kecil terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yakni sebesar 0,06 persen atau setara dengan Rp7,21 triliun.

Baca Juga: Sekolah di Beirut Tutup Setelah Serangan Israel Menewaskan 6 Orang

Di sisi lain, pemotongan anggaran pendidikan yang signifikan untuk membiayai MBG diperkirakan akan menimbulkan kerugian ekonomi yang jauh lebih besar, mencapai Rp27,03 triliun. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya kualitas pendidikan, penurunan jumlah tenaga pendidik, serta terhambatnya pengembangan infrastruktur pendidikan.

"Jika program MBG menggunakan mandatory spending pendidikan, dikhawatirkan kualitas pendidikan nasional akan terganggu karena anggaran berkurang," ungkap Nailul Huda dikutip dari laman Celios, Selasa (19/11/2024).

Huda menambahkan jika program MBG menggunakan mandatory spending pendidikan dikhawatirkan kualitas pendidikan nasional akan terganggu karena anggaran berkurang.

Selain itu, dampak negatif lainnya juga akan dirasakan oleh tenaga kerja berupa pengurangan kompensasi sebesar Rp27,03 triliun dan tidak terlepas dari berkurangnya penghasilan tenaga kerja di bidang pendidikan pemerintah sebesar Rp41,55 triliun.

"Sedangkan, redistibusi dana ini berpotensi mengurangi kesempatan kerja hingga 723 ribu posisi pada sektor pendidikan, termasuk guru dan dosen," katanya.

Baca Juga: Dibanding Peres Rakyat Miskin Lewat PPN, Ekonom Saran Prabowo Keruk Dana dari Pajak Orang Kaya

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI