Suara.com - United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia mengeluarkan publikasi kebijakan tentang kesejangan sosial terhadap akses digital. Publikasi ini bertajuk 'Prospek Cerah, Dibayangi Ketimpangan: Menuju Transformasi Digital Inklusif di Indonesia'
Laporan tersebut menyoroti tiga tantangan kritis yang, jika tidak ditangani, dapat memperburuk ketimpangan dan kesenjangan sosial masa depan digital Indonesia. Ketiga tantangan tersebut meliputi kesenjangan digital, isu seputar hak dan etika digital, serta risiko polarisasi.
Publikasi kebijakan ini menawarkan sejumlah rekomendasi bagi semua pemangku kepentingan terkait, mulai dari pemerintah hingga mitra pembangunan, think tank, dan kelompok masyarakat sipil untuk menangani dan mengatasi berbagai permasalahan tersebut.
Rekomendasi yang diberikan termasuk mempersempit kesenjangan akses digital di provinsi-provinsi di Indonesia bagian timur dan wilayah-wilayah yang kurang terlayani, menjaga keamanan data pribadi dan memastikan penggunaan algoritma yang etis, menyediakan program literasi digital yang tepat sasaran bagi komunitas-komunitas yang termarjinalisasi, memberdayakan kaum muda dan masyarakat umum untuk melawan disinformasi, serta menetapkan Indeks Inklusivitas Digital yang dapat membantu merangkum berbagai dimensi transformasi digital, termasuk akses digital, literasi, perlindungan data, dan kriteria lain yang memerlukan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan.
Baca Juga: Kolaborasi Riset Indonesia-Australia, Wujudkan Swakelola Limbah dan Ekonomi Sirkular di Citarum
Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, Norimasa Shimomura mengatakan, semua pihak perlu mengatasi kesenjangan digital, memperkuat standar etika, dan melawan polarisasi dengan memanfaatkan transformasi digital bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Pemberdayaan perempuan di ruang digital juga penting untuk mempercepat kemajuan Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
"Meskipun kesenjangan gender dalam akses digital semakin menyempit, perempuan lanjut usia dan mereka yang berpendidikan rendah masih menghadapi tantangan signifikan untuk mendapatkan akses dan literasi digital. Kita perlu memastikan perempuan dapat berpartisipasi dan memberikan kontribusi dengan lebih berarti terhadap transformasi digital di Indonesia," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (18/11/2024).
Rekomendasi yang disajikan berdasarkan pada temuan utama yang dihasilkan dari kolaborasi UNDP dengan para ahli bidang transformasi digital untuk mengungkap berbagai tantangan kritis, termasuk:
Kesenjangan Akses Digital: Pada tahun 2022, penggunaan internet di Jakarta mencapai 84,7% untuk penduduk berusia lima tahun ke atas, dibandingkan dengan hanya 26,3% di Papua, yang menunjukkan adanya kesenjangan antar-wilayah yang besar. Rumah tangga perkotaan memiliki tingkat penetrasi internet sebesar 90,9%, sementara daerah perdesaan tertinggal di 80,5%.
Kesenjangan Gender dan Usia: Pada tahun 2022, kesenjangan akses internet antara laki-laki dan perempuan berkurang, 63,8% untuk laki-laki dan 63,5% untuk perempuan. Namun, perempuan lanjut usia yang tinggal di daerah perdesaan, dan perempuan dengan pendidikan formal yang lebih rendah masih menghadapi hambatan yang signifikan terhadap akses digital.
Risiko Disinformasi (Hoax): Diperkirakan 82 juta penduduk Indonesia rentan terhadap propaganda digital terutama dalam masa pemilu 2024, khususnya Gen Z yang jumlahnya mencapai 27,94% dari total jumlah penduduk Indonesia.
Polarisasi dan Efek Ruang Gema (Echo Chambers): platform daring dapat memperkuat echo chamber politik, mengisolasi pengguna dalam kelompok yang memiliki pemikiran yang sama,berpotensi memperdalam kesenjangan sosial dan membatasi terciptanya ruang dialog.