Infografis
Suara.com - Pemerintah Indonesia terus memperkuat aspek keamanan kendaraan listrik (EV) sebagai bagian dari upaya mendorong penggunaan kendaraan listrik di Tanah Air.
Langkah ini sejalan dengan target pengurangan emisi karbon dari sektor transportasi guna mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.
Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Harris Yahya, menjelaskan bahwa pemerintah, melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN), telah menerbitkan 38 Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait kendaraan listrik.
Standar ini sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap keamanan penggunaan EV di Indonesia.
Baca Juga: Kendaraan Listrik Dilarang Lakukan Uji Coba di Lintasan Balap Karena Masalah Keamanan
”Aspek safety menjadi sangat penting karena satu kali kejadian bisa membuat impact yang sangat besar terhadap industri kendaraan listrik di Indonesia. Sehingga benar-benar ini harus menjadi perhatian utama kita. Sudah ada standar yang sudah ditetapkan dan kita juga masih mengharapkan ada penyempurnaan-penyempurnaan standar yang lain, dan yang paling penting itu bisa dilaksanakan secara tegas,” kata Harris dalam seminar Memperkuat Keamanan Kendaraan EV, ditulis Rabu (13/11/2024).
Selain mengurangi emisi karbon, Harris juga menambahkan bahwa penggunaan kendaraan listrik secara luas dapat meningkatkan efisiensi energi. Hal ini secara langsung akan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM), yang selama ini menjadi beban bagi Neraca Pembayaran Indonesia.
Executive Vice President Pengembangan Produk Niaga PT PLN, Ririn Rachmawardini, menegaskan bahwa PLN berkomitmen untuk terus memperluas infrastruktur kendaraan listrik di seluruh Indonesia.
Hingga Oktober 2024, PLN telah menyiapkan 2.151 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) roda empat dan 9.956 SPKLU roda dua di 1.503 lokasi.
”Ekosistem ini ini terus kami kembangkan, bagaimana kami bisa mereach atau bisa menggapai pelanggan ini untuk terus menikmati kemudahan-kemudahan. Jadi orang yang awalnya mau beli EV ini udah mulai berubah, bergeser Tadinya EV itu mobil kedua, tapi akhir-akhir ini itu udah banyak yang peryakinkan untuk membeli EV itu sebagai mobil pertama. Jadi luar biasa sekali pencapaiannya,” tegas Ririn.
PLN juga menggandeng mitra dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta untuk meningkatkan ketersediaan charging station.
Selain itu, PLN telah melengkapi setiap charging station dengan APAR Lithium Fire Killer dan memastikan kepatuhan terhadap sistem manajemen K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja).
”Jadi harapannya mungkin di Indonesia ini tidak ada keraguan atau tidak ada kekhawatiran terkait mobil listrik ini, dari sisi infrastrukturnya pun kami sedang siapkan kelengkapannya. Kemudian kami juga sudah menunjuk anak perusahaan kami ini untuk terkait dengan operation dan maintenance-nya, kata Ririn.
”Kemudian petugas juga standby, dan sekarang ada di PLN Mobile itu ada semacam yang menghubungkan dengan agent. Jadi 24 jam apabila memang ada terkendala di SPKU, itu mungkin bisa mengontak sehingga nanti petugas Haleyora akan datang,” tambahnya.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML), Rian Ernest, menegaskan pentingnya menjaga aspek keselamatan dalam setiap kendaraan listrik yang diproduksi. Menurutnya, keselamatan adalah hal yang tidak bisa ditawar dalam upaya meningkatkan kendaran listrik di tanah air. .
”Kalau di asosiasi AEML, asosiasi ekosistem mobilitas listrik, kalau tentang spesifikasi kendaraan itu perdebatan pasti tinggi tapi kalau bicara keselamatan itu gak ada perdebatan, semuanya sepakat kita harus menciptakan produk yang memberikan keselamatan bagi masyarakat. Sehingga masyarakat juga makin yakin, makin percaya pindah dari kendaraan BBM ke kendaraan EV,” tegas Rian.
Sementara itu, Presiden Direktur PT CIMB Niaga Auto Finance (CIMB Niaga Finance), Ristiawan Suherman, menyatakan kesiapan perusahaan untuk mendukung pembiayaan kendaraan listrik. Hingga Oktober 2024, CIMB Niaga Finance telah menyalurkan pembiayaan untuk 1.399 unit kendaraan listrik.
Ristiawan juga menyebut bahwa insentif pemerintah, seperti PPN 1% dan berbagai keringanan lainnya, telah membantu meningkatkan minat masyarakat dalam mengajukan pembiayaan kendaraan listrik.
”Perusahaan pembiayaan juga merasa terbantu dengan PPN insentif cuman 1% karena diskon 10%, ada untuk bus juga, lalu relaksasi balik nama, lalu tidak ada ganjil genap itu cukup lumayan membantu menarik minat nasabah untuk khususnya mengajukan pembiayaan di perusahaan pembiayaan,” tutup Ristiawan.
