Infografis
Suara.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung pemanfaatan aset sitaan obligor atau debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk program 3 juta rumah besutan Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Rionald Silaban mengatakan, pihaknya akan segera menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau Ara, untuk membahas program 3 juta rumah tersebut. Saat ini, Kemenkeu tengah menyiapkan daftar aset debitur BLBI yang bisa digunakan untuk pembangunan rumah tersebut.
"Kami tentu sangat mendukung terkait dengan pemanfaatan lahan-lahan dari BLBI. Kami akan melihat aset-aset properti mana yang diminati oleh kementerian yang dipimpin Pak Ara (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruar Sirait-red)" tutur Rionald saat ditemui usai media briefing PLTP Patuha di Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis, (7/11/2024) malam.
Rionald tak menjelaskan secara spesifik jenis-jenis aset yang akan disetorkan ke Kementerian PKP.
"Kita tidak bicara spesifik aset, kita akan menyiapkan list daripada aset-aset itu karena pada dasarnya kan pembangunan rumah itu juga bergantung dari minat masyarakat terhadap daerah tersebut," ujarnya.
Rionald hanya memastikan sudah ada daftar daerah-daerah lokasi aset sitaan BLBI tersebut.
"Saya punya daftar di beberapa daerah, nanti kita lihat saja pilihannya di mana gitu. Tapi intinya, kita sangat mendukung biar ada pemanfaatan yang segera," katanya.
Sebelumnya, Ara mengungkapkan, sumber tanah untuk mendukung target pembangunan program 3 juta rumah per tahun yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto akan memanfaatkan aset sitaan koruptor hingga eks obligor BLBI.
Ara mengatakan, untuk tanah yang berasal dari koruptor terdapat 1.000 hektare (Ha) di Banten yang telah diberikan oleh Kejaksaan Agung ke Kementerian PKP.
Baca Juga: Hadir di Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemda, Prabowo Bicara soal Kesempatan Pertamanya
Lalu, ada tanah dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid seluas 151 Ha di Mojokerto dan 6,7 Ha di Tangerang.
Adapula tanah dari Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari seluas 1,4 Ha di Palangkaraya.
Selain itu, Ara menyebut sebanyak 6 konglomerat di Indonesia telah berkomitmen untuk menyumbangkan tanahnya guna mendukung program 3 juta rumah Prabowo.
