Infografis
Suara.com - Upaya China melakukan diplomasi pertahanan di Asia Tenggara diibaratkan seperti pedang bermata dua. Pada satu sisi China seolah-olah ingin mempererat kerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Pada sisi lain, China tetap bersikukuh mengakui sebagian besar Laut China Selatan (LCS) sebagai miliknya, dan bahkan cenderung bertindak agresif di wilayah tersebut.
China juga tetap bersikeras untuk menyatakan kehadirannya di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di perairan dekat Kepulauan Natuna, yang sejak 2017 dinamakan sebagai Laut Natuna Utara.
Oleh karenanya, dalam menyambut uluran diplomasi pertahanan China, Indonesia diimbau tetap memperhatikan tantangan-tantangan yang ada.
Pandangan di atas mengemuka dalam seminar bertajuk “Diplomasi Pertahanan China di Asia Tenggara: Peluang dan Tantangan bagi Indonesia,” yang diselenggarakan oleh Program Studi Keamanan Maritime, Fakultas Keamanan Nasional (FKN), Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UnHan RI), bersama dengan Forum Sinologi Indonesia (FSI) dan Indonesian Maritime Security Initiative (Indomasive).
Seminar yang dipandu oleh ketua FSI Johanes Herlijanto, Ph.D tersebut menghadirkan mantan Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) Laksamana Muda TNI (Purn) Ir. Budiman Djoko Said, M.M yang juga merupakan Dosen Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan RI dan dosen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Ristian Atriandi Supriyanto, M.Sc sebagai pembicara utama.
Seminar dihadiri oleh sejumlah perwira tinggi dan menengah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI), antara lain, Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla RI Laksamana Muda (Bakamla) Samuel H. Koawaas, Direktur Kerja Sama Bakamla RI Laksamana Pertama (Bakamla) Eka Satari, perwakilan Komando Armada Republik Indonesia Kolonel Laut Puji Basuki, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Perencanaan Unhan RI, Laksamana Muda TNI Dr. Ir. Agus Adriyanto, S.T., M.M., M.Tr. Opsla., CIQnR., CIQaR, Dekan FKN Unhan RI, Mayor Jenderal TNI Dr. Ir. Pujo Widodo, S.E., S.H., S.T., M.A., M.Si., M.D.S., M.Si (Han), Kepala Program Studi Magister Keamanan Maritim Unhan RI Kolonel Laut (KH) Dr. Panji Suwarno, S.E., M.Si., CIQnR, dan sejumlah perwira menengah dan perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia. Hadir pula melalui daring perwakilan dari Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI Kolonel Sugeng.
Dalam pernyataan pembukaanya, Dekan FKN Unhan RI Mayjen Pujo Widodo menyatakan bahwa diskusi mengenai diplomasi pertahanan China dan Asia Tenggara menjadi sangat penting karena saat ini di Asia Tenggara sedang terjadi persaingan sengit antara China dan Amerika Serikat (AS), yang menganggap China sebagai sebuah kekuatan agresif yang ingin merebut kepulauan Paracel dan Spartly yang mereka anggap sebagai daerah tak bertuan.
Untuk mengatasi hal di atas, Indonesia sebenarnya telah mengusulkan ditetapkannya kode perilaku (Code of Conduct) yang bertujuan menahan China agar tidak mengambil wilayah landas kontinen milik negara-negara Asia Tenggara.
Baca Juga: Balasan China? Produsen Mobil Didesak Hentikan Investasi di Negara Pendukung Tarif Eropa
“Indonesia selalu mengimbau agar negara-negara Asia Tenggara bersatu, namun sayangnya pada kenyataannya Asia Tenggara tidak bersatu,” tutur Mayjen Pujo Widodo ditulis Jumat (1/11/2024).
