Infografis
Suara.com - Manajemen PT Pindad buka suara perihal perintah Presiden RI Prabowo, dimana para pejabat setingkat menteri harus menggunakan mobil dinas buatan Pindad. Kekinian, manajemen masih menunggu pesanan dari pemerintah akan mobil buatan perseroan.
Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose mengatakan, saat ini masih menunggu tindak lanjut dari arahan tersebut. Hal ini berkaitan juga dengan proses pengadaan dari masing-masing Kementerian dan instansi.
"Apapun ini merupakan suatu arahan yang luar biasa dan tindakan yang nyata dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terhadap keberpihakan industri dalam negeri dengan memberikan kesempatan untuk kami PT Pindad sehingga kita punya industri mobil atau otomotif," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (29/10/2024).
Namun, Abraham mengapresiasi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menunjukkan adanya komitmen kuat untuk memberdayakan dan menggunakan produk dalam negeri, serta ke depannya memiliki industri otomotif sendiri yang mandiri.
Dia menyebut, jika presiden sudah menginstruksikan hal tersebut, Pindad harus sanggup. Karena arahan tersebut tentunya tidak lepas dari dukungan dari segi fasilitas produksi hingga infrastruktur pendukung.
"Prinsipnya, Pindad sudah memulai produksi kendaraan operasional dan hasilnya sudah dipergunakan oleh satuan TNI dan Polri," kata Abraham.
Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, secara tegas menyatakan bahwa seluruh pejabat eselon satu hingga menteri diwajibkan menggunakan mobil dinas produksi dalam negeri, khususnya mobil Maung buatan PT Pindad.
Kebijakan ini merupakan inisiatif langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk mendorong industri otomotif dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.
"Minggu depan saya akan menggunakan mobil Maung itu, mobil Pindad. Karena Pak Prabowo sudah bilang, minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I dan menteri," ujar Anggito dikutip Senin (28/10/2024).
Baca Juga: Prabowo Banyak Ubah Nomenlaktur Kementerian, Gaji PNS Tetap Sama?
