Infografis
Suara.com - Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan para buruh dari berbagai daerah akan kembali turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa. Para buruh itu menuntut pemerintahan baru bisa menaikan upah minimum hingga 10 persen.
Adapun, terdapat empat konfederasi serikat buruh serta 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, termasuk KSPI, KSPSI, FSPMI, SPN, FSPTSK, dan berbagai federasi serikat buruh lainnya yang akan melakukan aksi pada Senin (28/10) besok.
Ribuan buruh akan turun ke jalan menuju kantor bupati atau wali kota di wilayah-wilayah ini. Aksi juga akan meluas ke berbagai kota industri di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kepulauan Riau (termasuk Batam), Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, dan wilayah timur Indonesia.
Aksi ini akan berlangsung hingga 31 Oktober 2024. Namun, jika hingga 1 November 2024 belum ada keputusan terkait kenaikan upah minimum provinsi, aksi ini akan terus berlanjut hingga pertengahan November, dengan kemungkinan mogok nasional yang melibatkan 5 juta buruh di 15.000 pabrik di 38 provinsi dan 350 kabupaten/kota di seluruh Indonesia pada 11-12 November atau 25-26 November, tergantung pada kapan keputusan kenaikan upah diumumkan.
Baca Juga: PT Sritex Pailit, Said Iqbal: Puluhan Ribu Buruh Terancam PHK Massal
"Kami menuntut kenaikan upah minimum sebesar 8-10 persen, tanpa menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023. Pemerintah harus segera memutuskan kenaikan upah minimum, sesuai dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi," ujar Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Minggu (27/10/2024).
Iqbal juga menyebutkan bahwa selama ini pemerintah selalu mengulang-ulang argumentasi kaset rusak dengan menyatakan bahwa perjuangan buruh tidak hanya tentang kenaikan upah, tetapi juga tentang kesejahteraan secara keseluruhan.
"Argumen ini sudah basi dan harus dibuang ke laut. Faktanya, tanpa kenaikan upah yang layak, buruh tidak mungkin mencapai kesejahteraan," imbuh dia.
Iqbal menggarisbawahi bahwa struktur skala upah yang ada saat ini hanya berlaku untuk 10 persen buruh, sementara 90 persen lainnya tidak mendapatkan kejelasan.
Kebijakan upah yang ditolak oleh KSPI meliputi kenaikan upah di bawah inflasi yang dianggap sebagai hukuman ekonomi. Selain itu, kebijakan batas bawah-batas atas juga ditolak karena ini tidak diatur dalam undanh-undang dan tidak memadai dalam melindungi buruh.
Baca Juga: Begini Respon Kemnaker Soal Ancaman PHK dari Kebijakan Rokok Terbaru
Indeks tertentu sebesar 0,1-0,3 persen yang diterapkan dalam perhitungan upah juga disebut Iqbal sebagai bohong sepihak dari pemerintah karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan hanya memperburuk kondisi buruh.
"Jika kenaikan upah di bawah inflasi, ini bukan kenaikan, melainkan menambah beban buruh. Kami siap melakukan mogok nasional jika pemerintah tetap menggunakan kebijakan upah yang tidak berpihak pada buruh," pungkas dia.
