Infografis
Suara.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah usai pada 20 Oktober 2024 lalu. Namun, banyak program-program dari pemerintahan Jokowi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.
Salah satunya adalah program Tol Laut yang telah berjalan sejak pemerintahan periode pertama Jokowi pada 2014. Program Tol Laut ini bertujuan untuk mengatasi disparitas harga bahan pokok dan barang lainnya antara Indonesia Barat dan Timur.
Dengan program ini, pemerintahan Jokowi menjaga harga-harga bahan pokok di Indonesia Timur tetap sama dengan di Indonesia Barat.
Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, program ini sangat berhasil dalam mengatasi disparitas harga.
Baca Juga: 10 Tahun Jokowi, Bansos BLT Hingga PKH Tekan Angka Kemiskinan Ekstrem
Dia menyebutkan bahwa berkat program-program tersebut, dalam beberapa tahun terakhir, aksesibilitas pelayanan publik semakin mudah, konektivitas antarpulau yang sebelumnya belum terlayani transportasi laut komersial meningkat, distribusi barang semakin lancar, integrasi nasional semakin kuat, serta pertumbuhan ekonomi lokal, pendapatan masyarakat, lapangan kerja, dan jumlah wisatawan meningkat.
"Berkat kerja keras kita, konektivitas antarpulau meningkat, harga barang lebih terjangkau, disparitas harga terjaga, dan kesejahteraan masyarakat terpencil semakin membaik," ujar Menhub, seperti dikutip Kamis (24/10/2024).
Menhub Budi Karya juga mencatat bahwa program ini telah meningkatkan muatan kapal dalam 10 tahun terakhir.
Dalam catatan Kemenhub, pada 2015, muatan mencapai 30 ton dengan 88 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) menjadi 851,7 ton dengan 24.556 TEU pada 2024. Selain muatan pelabuhan singgah, Tol Laut juga mengalami kenaikan dari 11 pelabuhan pada 2015 menjadi 109 pelabuhan pada 2024.
Kapal dan trayek pun mengalami peningkatan, yakni dari 3 kapal pada 2015 menjadi 37 kapal pada 2024, serta dari 3 trayek pada 2015 menjadi 39 trayek pada 2024.
Baca Juga: Jadi Menhub, Dudy Mau Lanjutkan Konektivitas yang Dijalankan Budi Karya
Kemudian, untuk angkutan laut perintis, terjadi peningkatan trayek dari 86 trayek pada 2015 menjadi 107 trayek pada 2024, dengan persebaran 12 trayek di Indonesia Barat, 41 trayek di Indonesia Tengah, dan 54 trayek di Indonesia Timur.
Sementara itu, jumlah anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah selama 10 tahun untuk angkutan laut perintis mencapai Rp10,98 triliun.
Melalui Tol Laut, pemerintah berkomitmen mendukung pembangunan wilayah-wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP).
Keberadaan Tol Laut telah membuka peluang ekonomi baru di daerah-daerah yang dilalui, yang sebelumnya sulit berkembang karena terbatasnya akses transportasi.
Lebih dari itu, Tol Laut tidak hanya menjadi alat transportasi, tetapi juga jembatan kemanusiaan yang menghubungkan seluruh pelosok negeri, khususnya dalam mendukung hari besar keagamaan dan mengangkut bantuan kemanusiaan serta bencana alam.
"Dasar inisiasi Presiden untuk menghadirkan layanan Tol Laut adalah angkutan logistik ke wilayah timur yang belum maksimal, ditandai dengan adanya disparitas harga. Tahun 2015 kami memulai layanan Tol Laut yang menghubungkan titik-titik di barat dan timur, dari awalnya 3 trayek menjadi 39 trayek," pungkas Menhub.
